Politik Pemerintahan

Tim Pemprov Jatim Mulai Bekerja, Sekda Jember Dipanggil Pertama

Jember (beritajatim.com) – Tim dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mendapat tugas khusus untuk menyelesaikan persoalan birokrasi dan macetnya pembahasan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) di Kabupaten Jember mulai bekerja, Rabu (24/6/2020). Sejumlah pejabat pemkab dipanggil untuk dimintai keterangan di Kantor Badan Koordinasi Wilayah V Jember.

Sejumlah pejabat yang dipanggil adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, yang terdiri atas Sekretaris Daerah Mirfano, Kepala Inspektorat Joko Santoso, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Peni Artamedya, dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Yuliana Harimurti.

“Ada dua masalah, yakni SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Pemerintah Daerah) dan APBD. Dan SOTK sudah ada hasil pemeriksaan dari Irjen (Inspektorat Jenderal). Kami ke sini tinggal mengklarifikasi sejauh mana progress (tindak lanjut)-nya, apa sudah selesai atau belum, di mana kesulitannya,” kata Kepala Inspektorat Propinsi Jawa Timur Helmi Perdana Putra.

Pemprov Jatim menurunkan tim dengan personel lengkap, yang antara lain terdiri atas Inspektorat, Biro Organisasi, Badan Kepegawaian, Biro Hukum, dan Biro Pemerintahan. “Saya membawa mereka semua supaya selesai hari ini. Jadi kami melihat progress tindak lanjut dari Inspektorat Jenderal (Irjen) Kemendagri,” kata Helmi.

Inspektorat Jatim akan melihat apakah Pemkab Jember sudah mematuhi perintah Mendagri soal SOTK. Sebagaimaan pernah diberitakan, medio November 2019, Mendagri melayangkan surat teguran kepada Pemkab Jember dan memerintahkan tiga hal.

Pertama, mencabut 15 keputusan bupati soal pengangkatan dalam jabatan, satu keputusan bupati tentang demisioner jabatan, satu keputusan bupati terkait pengangkatan kembali pejabat yang dilakukan demisioner. Selanjutnya, segera mengembalikan para pejabat yang dilakukan pengangkatan dalam jabatan itu pada posisi jabatan sebelum ditetapkannya keputusan bupati pada 3 Januari 2018. Penyusunan rencana mutasi untuk penataan dan pengisian jabatan harus dilakukan dengan memfungsikan tim penilai kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Kedua, mencabut 30 peraturan bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja (KSOTK) yang ditandatangani dan diundangkan pada 3 Januari 2019, dan selanjutnya memberlakukan kembali peraturan bupati tentang KSOTK yang ditandatangani dan diundangkan tanggal 1 Desember 2016.

Ketiga, Pemkab Jember juga diperintahkan menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri yang ditandatangani Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil nomor 821.2/242/Dukcapil tanggal 9 Januari 2019. Surat itu mengenai peringatan atas penggantian Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependuduan Kabupaten Jember.

“Kami cek itu. Irjen memerintahkan itu. Maka kami lihat apakah sudah betul dikembalikan atau tidak. Kalau tidak, ya kita selesaikan saat ini. Saya ada waktu sampai Jumat,” kata Helmi.

Selain itu, Masalah pembahasan APBD 2020 yang terhenti juga akan jadi pembahasan. “Sudah tidak ada waktu lagi. Sudah terlalu lama APBD ini. Kasihan masyarakat Jember. Sudah berapa bulan (terhenti). Ini sudah mau Agustus, belum ditetapkan,” kata Helmi. [wir/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar