Politik Pemerintahan

Pilkada Gresik 2020

Tim Kampanye QA Lengkapi Berkas Laporan Pelanggaran Paslon NIAT

Gresik (beritajatim.com) – Tim kampanye M.Qosim-Alif (QA) melengkapi berkas laporan pelanggaran yang dilakukan pasangan calon (Paslon) Fandi Akhmad Yani-Aminatun Habibah (NIAT) terkait janji kontrak politik secara tertulis.

Kepala Divisi Hukum & Advokasi Tim Kampanye QA, Haryadi mengatakan, pihaknya langsung melengkapi dokumen syarat perbaikan laporan. Hal tersebut berdasarkan surat dari Bawaslu Gresik nomor 146/K.JI-06/PM.05.02/X/2020 yang diterimanya pada Kamis (8/10) malam lalu.

Dalam surat tersebut, Bawaslu Gresik meminta untuk melengkapi laporan awal. “Agak lucu, karena dalam laporan awal kami sudah menyampaikannya secara detail. Berikut juga bukti dan saksi-saksi,” ujar Haryadi, Jumat (9/10/2020).

Sesuai isi surat Bawaslu tersebut lanjut Haryadi, pihaknya diminta melengkapi syarat materiil dalam uraian pelanggaran yang belum menunjukkan dugaan tindak pidana.

“Untuk masing-masing laporan kami, baik kontrak politik bersama warga Kelurahan Kemuteran dan kelompok yang mengatasnamakan Barisan Guru Gresik. Lalu, tentang kejelasan lokasi dan tanggal kejadian untuk laporan kami pada tanggal 6 Oktober 2020,” ujarnya.

Dalam kontrak politik secara tertulis itu. Paslon NIAT menjanjikan kenaikan insentif guru disemua tingkatan dengan syarat jika terpilih menjadi bupati dan wakil bupati nanti.

Haryadi menambahkan, mengenai perbaikan laporan tersebut, pihaknya berharap agar pihak Bawaslu Gresik segera melakukan kajian tahap awal dan menetapkan adanya pelanggaran kampanye yang melanggar peraturan lainnya. “Bukan aturan pidana, aturan lainnya yang dimaksud yakni PKPU 11/2020 perubahan atas PKPU 4/2017 tentang Kampanye,” imbuhnya.

Menurutnya, paslon tersebut melanggar pasal 71, yang menjelaskan tentang larangan memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih. “Sanksinya diatur dalam pasal 78, dengan ancaman pembatalan paslon oleh KPU Gresik,” urai Haryadi.

Secara terpisah, Ketua Bawaslu Gresik Imron Rosyadi mengaku dasar surat perbaikan tersebut merupakan hasil rapat internal Bawaslu bersama Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu). Dengan melibatkan TNI, Polri dan Kejaksaan. “Hasil pembahasan, ada yang tidak singkron terkait tanggal kejadian dan nama desa,” katanya.

Sehingga lanjut dia, jika laporan telah diperbaiki, pihaknya akan segera mengkaji ulang hal tersebut. “Besok Sabtu (10/10), kita periksa hasil perbaikan dan mengkaji kembali. Untuk menentukan jenis, bentuk dan kategori pelanggaran dari laporan yang kami terima,” pungkasnya. [dny/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar