Politik Pemerintahan

Pilkada Malang 2020

Tim Hukum SANDI Laporkan 12 Dugaan Pelanggaran Kampanye Paslon LADUB

Malang (beritajatim.com) – Dua pekan jelang pencoblosan, atmosfer Pilkada Kabupaten Malang semakin memanas. Laporan demi laporan dugaan pelanggaran kampanye dilakukan masing-masing paslon.

Seperti yang dilakukan Tim Pemenangan paslon Bupati dan Wakil Bupati Malang nomor urut 1, Sanusi dan Didik Gatot Subroto (SANDI). Tim Hukum SANDI sejauh ini mencatat sudah ada 12 laporan dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan paslon nomer urut 2 LADUB ke Bawaslu Kabupaten Malang.

“Sudah ada 12 laporan yang kita lakukan sebagai tim hukum SANDI atas dugaan pelanggaran dari paslon LADUB ini. Dan ada beberapa yang kita lakukan pendampingan,” ujar Ketua Tim Hukum SANDI, Agus Subyantoro, Selasa (24/11/2020).

Beberapa dugaan pelanggarannya seperti keterlibatan ASN mendukung LADUB, dan kepala desa dalam kampanye, dugaan money politic dan dugaan baliho atau poster yang dinilai provokatif oleh tim LADUB.

“Beberapa seperti dugaan keterlibatan ASN Depag (Departemen Agama), dugaan keterlibatan kepala desa dan beberapa perangkat desa. Itu ada di Singosari dan Bantur. Untuk pendampingan yang ziarah wali limo, dan juga ada yang kita laporkan ziarah wali limo juga di Wajak,” tegasnya.

Sementara itu, untuk ziarah wali limo yang di tuduhkan kepada Tim SANDI, Agus menyebut bahwa pihaknya tidak bisa memberi keterangan lebih detil. Pasalnya, penyelenggaranya bukan dari struktur tim pemenangan SANDI. “Kalau teknisnya kami kurang paham. Karena itu dari relawan. Bukan dari strukturnya tim pemenangan,” imbuhnya.

Sementara itu, untuk laporan yang sudah dilakukan, Tim Hukum SANDI mempercayakan sepenuhnya kepada Gakumdu. Sebab, kewenangan penindakannya juga ada di ranah Bawaslu. “Kami yakin, pasti Bawaslu sudah memanggil beberapa orang yang bersangkutan. Nanti juga akan diplenokan sama Gakumdu. Rekomnya juga dari Gakumdu jika memang ada unsur pidananya,” Agus mengakhiri. (yog/kun)



Apa Reaksi Anda?

Komentar