Politik Pemerintahan

Tim Hukum SANDI dan BBHR Bentuk Satgas Anti Money Politics

Malang (beritajatim.com) – Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat atau BBHAR Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Kabupaten Malang, membentuk Satuan Tugas Money Politics alias Satgas Politik Uang. BBHAR berkolaborasi dengan Tim Hukum pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1, HM Sanusi dan Didik Gatot Subroto alias SANDI.

Satgas Money Politics yang dibentuk pada masa tenang Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Malang ini, dimaksudkan untuk mengantisipasi ‘Serangan Fajar’ atau bagi-bagi uang oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab agar masyarakat memilih salah satu pasangan calon dalam pemungutan suara 9 Desember nanti.

Ketua BBHAR DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang, Agus Subyantoro SH menyatakan, orang-orang yang tergabung dalam Satgas Money Politics telah disebar di tiap-tiap Kecamatan, bahkan hingga ke desa-desa. Hingga saat ini, lanjut Agus, sudah ada beberapa laporan diduga kuat mengarah pada praktik politik uang.

“Data yang didapat dan dihimpun berdasarkan pemantauan, pengintaian dan pengumpulan di lapangan selama masa kampanye dan minggu tenang. Data bisa berubah-ubah dan bertambah berdasarkan laporan tim di lapangan yang akan terus di update,” kata Agus, Minggu (6/12/2020).

Menurut Agus, Satgas Money Politics BBHAR dan Tim Hukum SANDI tidak bekerja sendiri. Mereka tetap berkoordinasi dengan kepolisian dan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan atau Panwascam. Termasuk melibatkan Pengurus Anak Cabang PDI Perjuangan.

“Dengan dibentuknya Satgas ini BBHAR dan Tim Hukum SANDI berharap, proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang dapat berjalan dengan demokratis, jujur dan tanpa politik uang. Sehingga menghasilkan pemimpin yang amanah. Pemilih juga dapat bebas menggunakan hak pilih sesuai hati nurani, sekaligus sebagai pembelajaran pemilihan Bupati tanpa embel-embel money politics,” Agus mengakhiri. (yog/kun)



Apa Reaksi Anda?

Komentar