Politik Pemerintahan

Tiga Rezim Kepemimpinan Bojonegoro Sudah Digugat untuk Pengelolaan PI Blok Cepu

Bojonegoro (beritajatim.com) – Agus Susanto Rismanto, mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro dua periode 2004 – 2014 menghadiri sidang perdana atas gugatan yang dilayangkannya kepada sejumlah pihak dalam pengelolaan pembagian Participating Insterest (PI) Blok Cepu, di Pengadilan Negeri (PN) Bojonegoro, Selasa (4/8/2020).

Sidang perdana class action PI Blok Cepu ditunda. Karena hanya satu tergugat yang hadir, yakni Bupati Bojonegoro yang diwakili staf di Bagian Hukum Pemkab Bojonegoro. Sedangkan, beberapa tergugat lain tidak hadir.

Seperti, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mengelola PI Blok Cepu, PT Asri Sharma Sejahtera (ADS); PT Surya Energi Raya (SER), pihak yang digandeng PT ADS sebagai penyandang dana dan turut tergugat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro.

“Sidang ditunda karena tergugat banyak yang tidak hadir. Pengadilan menjadwalkan ulang tanggal 25 Agustus. Ayolah, di pengadilan ini mereka yang digaji rakyat memikirkan kepentingan rakyat,” ujar Gus Ris, sapaan akrab Agus Susanto Rismanto usai persidangan.

Gugatan yang dilayangkannya bukan kali pertama ini. Sudah tiga rezim kepemimpinan yang ada di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro dia gugat untuk menyelesaikan kerja sama pengelolaan PI Blok Cepu. Namun, hasilnya nihil.

Dia berharap pada rezim kali ini, yakni era Bupati Anna Mu’awanah, lebih memihak kepada kepentingan rakyat dengan bisa segera membagi cash call dan melakukan renegosiasi pembagian PI. Seperti, dia mencontohkan dalam pembagian hasil PI di Kabupaten Blora, sebelum cash call belum kembali, Pemkab Blora dapat 33 persen, investornya dapat 67 persen.

“Setelah cash call kembali, perjanjian itu diganti Pemkab Blora dapat 67 persen dan investor 33 persen. Masak Bojonegoro saja yang terus seperti ini, investor 75 persen : Pemkab 25 persen. Makanya cash call itu yang harus diselesaikan dulu,” terangnya.

Dalam pengelolaan PI Blok Cepu, seharusnya ada sesuatu yang dinamis. Karena cadangan migas di Blok Cepu sekarang juga besar. “Sehingga bentuk kerja sama ini juga harusnya ada renegosiasi. Mungkin dulu karena cadangan migas di Blok Cepu masih sedikit. Mungkin nilainya hanya sekitar Rp4 triliun, tapi pada 2035 cadangan migas di Blok Cepu bisa sampai senilai Rp21 triliun lho,” pungkasnya.

Sekadar diketahui, sidang perdana dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Salman Alfarasi yang menjabat sebagai Wakil Ketua PN Bojonegoro, dengan dua hakim anggota Isdariyanto dan Ainun Arifin. Majelis hakim menilai, karena beberapa tergugat tidak hadir sehingga diputuskan untuk penundaan persidangan hingga 25 Agustus 2020 mendatang. [lus/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar