Politik Pemerintahan

Tiga PR Menunggu Pelaksana Tugas Bupati Jember

Abdul Muqiet Arief

Jember (beritajatim.com) – Ada tiga pekerjaan rumah menanti Abdul Muqiet Arief yang akan menjadi Pelaksana Tugas Bupati Jember, Jawa Timur, selama masa cuti Bupati Faida yang sedang mengikuti kampanye pemilihan kepala daerah.

Tiga pekerjaan rumah itu adalah penyelesaian pembahasan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020, pembahasan Rancangan APBD 2021, dan pelaksanaan surat rekomendasi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait pembenahan birokrasi di Kabupaten Jember.

“Ini menyangkut good will, keinginan baik untuk menyelesaikan,” kata Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim, Rabu (23/9/2020).

Hingga saat ini, payung hukum APBD 2020 masih berupa peraturan bupati dan bukan peraturan daerah. Bupati Faida sudah dijatuhi sanksi tidak menerima hak-hak keuangan yang melekat selama enam bulan karena belum disahkannya perda APBD ini.

Sementara itu, Rancangan APBD 2021 juga belum bisa dibahas karena adanya perbedaan lini masa tahapan. Bupati Faida menganggap saat ini eksekutif dan legislatif seharusnya sudah membahas Rancangan APBD. Namun DPRD Jember menilai, saat ini seharusnya kedua belah pihak membahas Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang menjadi dasar pembahasan Rancangan APBD 2021.

Selain itu, pelaksana tugas bupati Jember diharuskan menindaklanjuti rekomendasi surat Menteri Dalam Negeri tertanggal 11 November 2019 paling lambat pada 7 September 2020. Ini sesuai dengan hasil rapat koordinasi dan asistensi penyelesaian permasalahan pemerintahan Kabupaten Jember, di ruang rapat Kementerian Dalam Negeri Gedung A Lantai 3, Jakarta, Selasa (7/7/2020).

Rekomendasi ini menyangkut tiga hal.
1. Mencabut 15 keputusan bupati tentang pengangkatan dalam jabatan dan satu keputusan bupati tentang demisioner jabatan, serta satu keputusan bupati terkait pengangkatan kembali dalam pejabat yang dilakukan demisioner.

Selanjutnya para pejabat yang dilakukan pengangkatan dalam jabatan segera dikembalikan pada posisi jabatan sebelum ditetapkannya keputusan bupati pada 3 Januari 2018. Selain itu, perencanaan mutasi untuk penataan dan pengisian jabatan dilakukan dengan memfungsikan tim penilai kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

2. Mencabut 30 peraturan bupati tentang KSOTK (Kedudukan Susunan dan Organisasi Tata Kerja Perangkat daerah) yang ditandatangani dan diundangkan tanggal 3 Januari 2019 dan selanjutnya memberlakukan kembali peraturan bupati tentang KSOTK yang ditandatangani dan diundangkan tanggal 1 Desember 2016.

3. Menindaklanjuti surat Mendagri yang ditandatangani Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri kepada Bupati Jember Nomor 821.2/442/Dukcapil tanggal 9 Januari 2019, hal peringatan atas penggantian Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kabupaten Jember Provinsi Jatim.

“Khusus pembahasan APBD, kami akan berkomunikasi dengan pelaksana tugas bupati dan sekretaris daerah dengan difasilitasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dalam komunikasi itu ada terobosan, misalkan soal ketidaksepahaman tentang KUA-PPAS maupun RAPBD 2021, yang menurut DPRD Jember, tahapannya melompati tahapan pengesahan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Provinsi Jatim maupun Peraturan Mendagri Nomor 64 tentang penyusunan APBD 2021,” kata Halim.

Halim mengingatkan, bahwa dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 itu sudah tak ada lagi dikotomi belanja langsung dan tidak langsung. “Sementara dalam KUA-PPAS Jember 2021 masih tercantum belanja langsung dan tidak langsung, atau dengan kata lain masih memakai sistem yang lama,” katanya.

Menurut Halim, untuk menyelesaikan APBD 2020, bisa saja disepakati adanya ‘cut-off”. “Dalam artian, APBD yang akan dibahas disesuaikan dengan pengeluaran kas daerah yang sudah ada. Sisa uang di kas daerah sejak pelaksana tugas bupati menjabat itu yang akan dibahas,” katanya.

Halim tetap yakin pembahasan RAPBD 2021 bisa diselesaikan. “Kalau keinginan baik pelaksana tugas bupati, sekretaris daerah, DPRD, dan pemprov sudah jadi satu, saya rasa tak ada masalah. Jangankan tiga bulan, satu bulan pembahasan bisa selesai kalau ada keinginan baik. Misalkan mengembalikan KSOTK yang lama dan melaksanakan rekomendasi Mendagri,” katanya.

Saat ini, DPRD Jember masih terfokus pada normalisasi birokrasi sesuai dengan rekomendasi Mendagri. “Kami masih terfokus pada bagaimana caranya sistem birokrasi di Jember bisa pulih sesuai ketentuan yang ada,” kata Halim. [wir/ted]





Apa Reaksi Anda?

Komentar