Politik Pemerintahan

Tiga Camat di Jember Langgar Netralitas dalam Pilkada

Jember (beritajatim.com) – Tiga orang aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, direkomendasikan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk dijatuhi sanksi, karena melanggar aturan netralitas dalam pemilihan kepala daerah.

“Ada tiga camat (yang direkomendasikan mendapat sanksi dari Komisi Aparatur Sipil Negara), yakni Camat Tanggul, Camat Pakusari, dan Camat Sumberjambe,” kata Pelaksana Tugas Bupati Jember Abdul Muqiet Arief kepada┬áberitajatim.com, Selasa (3/11/2020).

Camat Tanggul adalah Muhammad Ghozali. Camat Pakusari adalah Ahmad Fauzi. Camat Sumberjambe adalah Rusdiyanto.

Badan Pengawas Pemilu Jember menerima tembusan surat dari KASN via surat elektronik pada 23 Oktober 2020. Mereka semua direkomendasikan untuk dijatuhi sanksi disiplin sedang.

“Kami mengingatkan sebagai pengawas (kepada Muqiet) apakah rekomendasi itu sudah ditindaklanjuti atau belum. Kalau belum, segera ditindaklanjuti karena ada batas waktu 14 hari sejak surat diterima PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian),” kata Ketua Badan Pengawas Pemilu Jember Thobrony Pusaka.

Menurut Thobrony, Muqiet menyarankan agar bertemu Sekretaris Daerah Mirfano. “Karena Pak Sekda yang lebih paham terkait hal itu. Cuma Pak Sekda masih di luar kota. Mungkin satu dua hari ini kami akan mendapat jawaban itu,” kata Thobrony.

Thobrony mengatakan, jika tidak ada tindak lanjut dari rekomendasi KASN, Bawaslu Jember akan melaporkan hal ini kepada Bawaslu Jawa Timur dan Bawaslu RI. “Ini nanti sesuai aturan, KASN bersurat ke presiden,” katanya.

Bawaslu dan KASN saat ini tengah digugat perdata oleh Ghozali di Pengadilan Negeri Jember, karena rekomendasi tersebut. “Terakhir sebelum ada gugatan itu, saya cek, rekomendasi ini belum ditindaklanjuti,” kata Thobrony.

Thobrony. Pusaka

Muqiet berjanji akan secepatnya bertindak. “Sudah ada atensi khusus dari KASN kepada kami agar segera ditindaklanjuti,” katanya.

Kastorius Sinaga, Staf Khusus Mendagri mengatakan, KASN tak akan sembarangan dalam merekomendasikan sanksi buat aparatur sipil negara yang terbukti tidak netral dalam pemilihan kepala daerah.

“Secara prosedural, sebelum KASN menjatuhkan sanksi, tentu mereka sudah memverifikasi bukti-buktinya. Tidak asal-asalan dong. Bagaimana mau asal-asalan wong nasib orang kok,” katanya.

Menurut Sinaga, ada tiga kategori pelanggaran, yakni ringan, sedang, dan berat. “Sanksi hukumannya pun ada moral dan disiplin. Nah ini semua perintah undang-undang agar (ASN) berintegritas dalam penyelenggaraan pilkada. Kedua, para ASN kita harus patuh terhadap undang-undang manajemen ASN dan administrasi pemerintahan yang mengatur tentang disiplin, kode etik, kode perilaku,” katanya.

“Di sana sudah jelas, bahwa ASN harus netral dalam pilkada. Di situ juga perilaku-perilaku yang dilarang jelas. Misalkan ASN tidak boleh menjadi tim sukses seorang pasangan calon. Kedua, ASN tidak bisa menjadi juru kampanye atau anggota partai politik. ASN juga tidak bisa menggunakan fasilitasnya untuk memenangkan seseorang. Itu semua tidak ada yang abu-abu,” kata Sinaga.

“Bukti-bukti pelanggaran itu dikumpulkan Bawaslu dan oleh KASN diverifikasi. Setelah memverifikasi, digolongkanlah pelanggaran itu,” kata Sinaga. [wir/ted]





Apa Reaksi Anda?

Komentar