Politik Pemerintahan

Tidak Bahayakan Pesantren, Gus Ubaidillah Dukung RUU Cipta Kerja

Surabaya (beritajatim.com) – RUU Cipta Kerja (Ciptaker) dinilai sejumlah pihak bisa membahayakan keberadaan pesantren tradisional. Pasalnya, dalam salah satu pasal RUU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional membuka peluang kriminalisasi bagi para ulama atau kiai yang mendirikan pesantren tradisional.

Ada bahaya terselubung yang dikhawatirkan di balik RUU ini yang bisa berdampak bahaya bagi pondok pesantren. Ini karena dalam ketentuan yang baru, dijelaskan bahwa mereka yang menyelenggarakan pendidikan nonformal tanpa izin dari pusat bisa dikenakan sanksi pidana. Alhasil, ini akan mengancam pondok-pondok pesantren tradisional di mana para kiainya bisa dijebloskan ke penjara.

Dalam RUU Ciptaker Paragraf 12 tentang Pendidikan dan Kebudayaan pada Pasal 68 ayat (5) terkait ketentuan pada Pasal 62 UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) diubah sehingga berbunyi: “(1) Penyelenggaraan satuan pendidikan formal dan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.”

Sementara dalam paragraf yang sama, pada Pasal 68 ayat (10) terkait ketentuan pada Pasal 71 UU 20/2003 tentang Sisdiknas juga turut diubah sehingga berbunyi: “Penyelenggaraan satuan pendidikan yang didirikan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak satu miliar rupiah.”

Apa kata Wakil Ketua PP LAZISNU, Ubaidillah Amin Moch yang juga Pengasuh Pondok Pesantren Annuriyyah Kaliwining Jember terkait hal ini?

“Terkait RUU Ciptaker yang tertuang dalam Pasal 62 ayat (1 ) yang saat ini ramai dibicarakan oleh masyarakat dan katanya membahayakan para kiai pemangku pondok pesantren, bagi saya pribadi sebagai orang yang tumbuh dan besar di dunia pesantren justru mendukung RUU Ciptakerja tersebut. Bukan tanpa alasan saya mendukung, akan tetapi ada sedikit bahasa di situ yang mungkin harus diperhalus di kalimat ‘perizinan berusaha’. Ini karena sejatinya para kiai-kiai mendirikan pesantren tersebut yang utama bukan sebagai ladang usaha, tetapi sebagai pengabdian atas ilmu yang beliau miliki,” tegasnya kepada media, Minggu (30/8/2020).

Menurut Gus Ubaid panggilan akrab Ubaidillah Amien Moch, memang tidak menutup kemungkinan di dalam pesantren tersebut para kiai membuka warung ataupun toko-toko keperluan santri yang tidak lebih hanya untuk menunjang kehidupan beliau dan keluarga.

“RUU Ciptaker untuk dunia pesantren dibuat saya yakin sejatinya pemerintah secara tidak langsung menginginkan atau menertibkan banyaknya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Seperti pesantren hanya dijadikan kedok untuk melegitimasi sebagai orang terpandang, padahal secara kualitas pemahaman ilmu agama jauh dari mengerti. Dan, terkadang juga pesantren dijadikan alat untuk menyebarkan ideologi yang bertentangan dengan ideologi NKRI. Saya yakin bagi para kiai pesantren NU khususnya, dimunculkannya RUU Ciptaker ini tidak menjadi masalah, mungkin di sini Kementerian Agama melalui Direktorat Pondok Pesantren yang memberikan legal formal perlu memberikan pendampingan kepada pesantren terkait proses perizinannya,” imbaunya.

Bahkan, pihaknya menyarankan perizinan pondok pesantren perlu diperketat lagi. “Kalau tidak salah dalam proses perizinan pondok pesantren yang hanya mewajibkan pesantren dihuni 25 orang santri, bisa dinaikkan menjadi 500 santri. Ini agar nantinya seperti saya katakan tadi bahwa pesantren tidak dijadikan kedok kepentingan semata oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” pungkasnya. [tok/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar