Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

Tiada Desakan terhadap Komisi C DPRD Jember untuk Setujui Hibah Lapangan Talangsari ke BPN

Ketua Komisi C DPRD Jember Budi Wicaksono

Jember (beritajatim.com) – Komisi C DPRD Jember, Jawa Timur, belum menerima surat permohonan hibah lapangan Talangsari kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN). Namun tak ada tekanan terhadap mereka untuk menyetujui hibah tersebut.

Beberapa waktu lalu DPRD Jember menerima surat permohonan hibah lapangan Talangsaru untuk BPN dari Bupati Hendy Siswanto. Surat tersebut langsung memantik kontroversi. Sejumlah warga berunjuk rasa menolak keinginan tersebut.

Ketua Komisi C Budi Wicaksono menegaskan, surat tersebut belum masuk ke komisinya untuk dibahas. “Surat itu masih di pimpinan. Prosesnya masih panjang. Surat turun dari pimpinan masih akan dibahas di tingkat fraksi. Kalau tujuh fraksi mengatakan lanjut, baru akan dibahas di Komisi C. Kalau tujuh fraksi itu mengatakan tidak lanjut, tidak akan pernah turun ke komisi,” katanya, ditulis Selasa (24/5/2022).

Budi memastikan tidak ada desakan terhadap Komisi C agar menyetujui surat tersebut. “Tidak ada desakan kepada kami. Kami baru tahu setelah di luar ramai. Kami minta pimpinan secepatnya memutuskan untuk memanggil fraksi-fraksi. Kalau memang surat turun ke Komisi C, ya kami akan turun sidak ke lapangan,” katanya.

Lapangan Talangsari adalah lapangan sepak bola di kawasan Talangsari, Kecamatan Kaliwates. Sebelumnya, Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi mengatakan, surat bupati itu diawali surat dari BPN ke bupati dengan tembusan ke DPRD Jember pada Oktober 2021. “Mereka minta hibah lahan untuk kantor. Surat dari bupati sampai ke meja saya menindaklanjuti surat dari BPN,” katanya.

Baiquni Purnomo, salah satu tokoh masyarakat, tidak rela jika lapangan Talangsari dialihfungsi dan dibangun sesuatu. “Anak-anak kami mau bermain bola di mana. Sedangkan ini olahraga rakyat kecil. Hari ini pemerintah kabupaten membiayai lapangan golf sampai Rp 5 miliar. Padahal yang memanfaatkan lapangan itu hanya beberapa orang, dan itu semua orang kaya,” katanya.

Baiquni berharap DPRD Jember berpihak kepada rakyat dengan tidak mengabulkan permohonan bupati untuk melepas lapangan Talangsari. “Anda yang memilih rakyat. Saya berharap DPRD memperjuangkan aspirasi rakyat. Kalau sampai di-acc, saya akan gembosi semua partai yang mendukung (alihfungsi lapangan Talangsari,” katanya.

Namun Itqon menilai surat permohonan bupati itu tak perlu direspons reaktif. “Semua berhak mengajukan hibah tanah atau bangunan kepada pemerintah daerah. Catatannya: harus ada persetujuan dari DPRD Jember. Jangankan lembaga vertikal seperti BPN, ormas juga boleh,” katanya.

“Menurut saya pribadi, ini tidak bisa ditindaklanjuti karena kami tidak mungkin melanggar undang-undang. Undang-undang Sistem Keolahragaan Nasional menyebutkan lapangan tidak bisa dialihfungsikan tanpa persetujuan menteri,” kata Itqon.

Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim di grup WhatsApp pewarta politik menyarankan kepada bupati agar mencari lokasi lain untuk BPN. “Melihat perkembangan suara masyarakat dan regulasi yang tidak memungkinkan mengalih fungsikan lapangan sesuai dengan aturan, kami minta pemkab mencari solusi lain atau tempat lain yang lebih banyak manfaatnya untuk perkantoran,” kata Halim. [wir/ted]


Apa Reaksi Anda?

Komentar