Politik Pemerintahan

Tertibkan Peraga Kampanye, Panwascam Dihalangi Warga

Devi Aulia Rahim, komisioner Bawaslu Jember

Jember (beritajatim.com) – Ketua Panitia Pengawas Kecamatan Kaliwates Cahyo Hafidz dihalangi warga, saat hendak menertibkan alat peraga kampanye (APK) pemilihan kepala daerah, di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Minggu (27/9/2020) malam.

Dua video adu mulut antara Cahyo dengan warga sempat menjadi viral di media sosial. Dalam kejadian itu, Cahyo hendak menertibkan APK di kawasan Kelurahan Tegalbesar bersama seorang anggota pengawas kelurahan dan desa. Rupanya tindakan Cahyo ini mengundang kesalahpahaman warga setempat.

Dalam video pertama, warga menganggap Cahyo tidak adil dalam mencopot APK. Mereka juga mempertanyakan identitas dan surat tugas, kendati Cahyo sudah memakai rompi petugas Badan Pengawas Pemilu Jember dan memakai kartu pengenal. Warga meminta Cahyo menunjukkan kartu tanda penduduk. Namun Cahyo menolak.

Dalam video kedua ditunjukkan bagaimana Cahyo dan salah satu warga yang memprotes duduk bersama di ruang tamu rumah salah satu tokoh setempat. Di sana, Cahyo akhirnya menunjukkan KTP kepada sang tokoh masyarakat dan masih disalahkan.

Ketua Badan Pengawas Pemilu Jember Thobrony Pusaka memgonfirmasi adanya insiden tersebut. “Mulai tanggal 26 September hingga lima hari ke depan kami mulai menertibkan APK yang tak sesuai dengan desain dari KPU (Komisi Pemilihan Umum),” katanya, Senin (28/9/2020).

Thobrony menegaskan, panwascam tidak perlu membawa surat tugas untuk melakukan penertiban, karena itu merupakan tugas pokok dan fungsi kelembagaan. Apalagi petugas panwascam membawa kartu identitas atau kartu pengenal.

Namun, Thobrony meminta kepada petugas panwascam yang hendak melakukan penertiban agar berkoordinasi dengan aparat satuan polisi pamong praja dan kepolisian. Ia mengakui koordinasi tersebut terkadang belum berjalan baik. “Sedangkan instruksi penertiban sudah turun,” katanya.

Devi Aulia Rahim, salah satu komisioner menambahkan, memang ada tim penertib yang melibatkan instansi lain seperti Badan Kesatuan Bangsa, satpol PP, kepolisian, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, dan Dinas Lingkungan Hidup.

“Tapi kan tim penertib tak mungkin diturunkan semuanya. Karena pelanggaran (APK) ini harus ditindaklanjuti, maka teman-teman melakukan penertiban itu (sendiri). Koordinatornya ada di pengawas. Tim membantu penertiban itu,” katanya.

Devi menyesalkan adanya upaya penghalangan oleh warga. “Tapi tidak tertutup kemungkinan karena warga tidak tahu tugas pokok dan fungsi pengawas. Ini jadi pelajaran bagi kami untuk lebih giat menyosialisasikan Bawaslu, tugas, dan kewenangannya,” katanya.

Thobrony mengimbau kepada semua pihak agar membantu dan mendukung jajaran Bawaslu Jember melakukan tugas, serta tidak menghalangi. Ini karena menghalangi tugas petugas Bawaslu Jember bisa berkonsekuensi hukum. [wir/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar