Politik Pemerintahan

Terkait UU Cipta Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan RI Siapkan 4 RPP

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah. [Foto: misti/bj.com]

Mojokerto (beritajatim.com) – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI, Ida Fauziyah menegaskan Kementrian Ketenagakerjaan RI mendapatkan amanat untuk menyiapkan empat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP). RPP harus segera ada agar Undang-undang Cipta Kerja bisa segera dilaksanakan.

“Kami sudah melakukan Kick-Off the Tripartite Meeting pada Selasa lalu, kami juga mengundang teman-teman Serikat Pekerja dan buruh dan pelaku usaha. Kami akan terus mendiskusikan dengan stakeholder ketenagakerjaan termasuk dengan Dinas Tenaga Kerja dan sebagiannya,” katanya.

Ida menambahkan, saat ini sedang berjalan dan Kementrian Ketenagakerjaan RI terus melakukan sosialisasi kepada Pemda melalui dinas-dinas naker juga sudah dan akan terus dilakukan. Ini penting karena dinas adalah ujung tombak informasi dan layanan warga di daerah.

“Kita jga menerima masukan di luar stakeholder di luar ketenagakerjaan untuk menyempurnakan masukan-masukan yang saat digodok. Kalau UU memerintahkan maksimal yang memerintahkan maksimal 3 bulan, kami akan bisa selesai sebelum deadline,” ujarnya.

Empat RPP yang dimaksud Menaker RI ialah RPP tentang Pengupahan, RPP tentang Tenaga Kerja Asing, RPP tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dan RPP tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Kementerian Ketenagakerjaan RI endorong seluruh jajaran pemerintah agar bersiap mentransformasi diri untuk menjalankan UU Cipta Kerja.

“Undang-undang Cipta Kerja ini mengubah banyak hal dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pelayanan kepada warga harus berkarakter 4 Lebih yaitu lebih cepat, lebih murah, lebih aman dan lebih berintegritas.┬áMelalui UU Cipta Kerja ini, saya yakin akan ada perubahan yang signifikan dalam pengelolaan ketenagakerjaan,” ungkapnya.

Menurutnya, dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 untuk pesangon memang diakui besar tapi kepastian hak tidak ada. Undang-undang Cipta Kerja menyempurnakan ketentuan ketenagakerjaan di Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003.

“Hal baik dipertahankan, hal baru diatur adopsi dalam UU Cipta Kerja. Posisi kita sulit karena harus bersaingan dengan negara lain. UU bukan memberikan karpet merah investasi asing tapi memberikan kemudahan investasi dalam negeri dengan memperkuat dan memperdayakan UMKM,” katanya.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dipermudah dengan cukup memberi tahu saja, mendirikan koperasi sangat gampang dengan harapannya untuk menciptakan lapangan kerja baru. Dengan mempermudah UMKM dan memperdayakan menjadi peluang terciptanya lapangan kerja.

“Harapan kita bisa menyerap tenaga kerja yang akan menyaingi investasi yang akan masuk. Karena informal lebih banyak dari formal, yakni 64 persen informal. Di tangan para enterpreneurship ini diharapkan bisa menciptakan lapangan kerja baru. Apresiasi tinggi untuk enterpreneurship muda,” harapnya. [tin/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar