Politik Pemerintahan

Terkait Teguran Kemendagri Soal ASN Tak Netral, Ini Kata Pjs Bupati Mojokerto

Pjs.Bupati Mojokerto Himawan Estu Bagijo.

Mojokerto (beritajatim.com) – Bupati Mojokerto tercantum nomor 27 dalam daftar 67 Kepala Daerah yang ditegur Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) lantaran belum menindaklanjuti rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait penjatuhan sanksi terhadap Aparatir Sipil Negara (ASN) yang melanggar netralitas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tertanggal pada, Selasa 27 Oktober 2020.

Pjs Bupati Mojokerto Himawan Estu Bagijo pun angkat bicara terkait hal ini. “Saya klarifikasi. Memang saat proses pencalonan ada (Bacalon, red) yang masih ASN belum mundur sudah memasang gambar-gambar yang ini tidak boleh. Waktu itu, kita telah tindaklanjuti dalam berita acara direkomendasikan pada KASN untuk menjatuhkan sanksi,” ungkap Pjs Bupati Mojokerto, Himawan Estu Bagijo, Senin (2/11/2020).

Masih kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Timur ini, dalam proses mekanisme yang bersangkutan ternyata mundur dari ASN lantaran pensiun dini. Kemendagri menyebutkan ada ada juga satu ASN dari instansi terkait yang juga melanggar netralitas dalam penyelenggaraan Pilkada Mojokerto 2020.

“Dalam perjalanan dia mundur. Pertanyaannya, jika yang bersangkutan sudah mengundurkan diri dari ASN. Kalau itu yang dimaksud (ASN tidak netral telah mengundurkan diri) sebenarnya sudah selesai karena pelakunya tidak ada. Proses ini yang belum terkomunikasi dengan KASN sehingga di Kabupaten Mojokerto dianggap ada ASN yang tidak netral belum diberikan sanksi,” katanya.

Pjs Bupati menambahkan, pihaknya masih menunggu surat resmi dari Kemendagri terkait sanksi terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak netral di Pilkada Mojokerto, 9 Desember 2020 mendatang. Pihaknya telah menunjuk Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Mojokerto untuk berkomunikasi dengan Dirjen Kemendagri dan KASN terkait hal tersebut.

“Jadi tidak enak juga seolah-olah di media itu kita tidak membuat tindakan tegas pada ASN. Pemerintah Daerah menjamin tanpa kompromi akan memberikan sanksi tegas terhadap ASN yang tidak netral dalam pelaksanaan Pilbup Mojokerto. Apalagi, pengumuman terkait netralitas ASN sudah disebarkan di seluruh instansi yang bersangkutan. Termasuk surat tembusan pada Bawaslu Kabupaten Mojokerto,” ujarnya.

Menurutnya, netralitas ASN justru menyelamatkan mereka dari sanksi karier. Apalagi, sanksi ASN tidak netral meliputi penundaan pangkat berkala hingga pemecatan rekomendasi dari KASN.

Sementara itu, Kepala BKPP Kabupaten Mojokerto, Susantoso menambahkan, pihaknya memastikan belum menerima surat teguran tudingan belum memberikan sanksi terhadap ASN yang melanggar netralitas. “Kita belum menerima surat teguran dari Kemendagri, kalau sudah kami terima pasti kami tahu mana yang dimaksudkan,” tegasnya. [tin/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar