Politik Pemerintahan

Terkait Proyek Fly Over Aloha Sidoarjo, Anggota DPRD Jatim: Masalah Rumit

Nur Sucipto saat memimpin rapat dengar pendapat antara UMKM Aloha, Primkopal dan Kementerian PUPR (Foto/Anggadia)

Surabaya (beritajatim.com) – Perwakilan Paguyuban UMKM terdampak pembangunan Fly Over Aloha Sidoarjo mendatangi kantor DPRD Jawa Timur, Jumat (25/11/2022).

Dalam pertemuan tersebut, para pedagang mengeluhkan terkait ganti rugi pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) berupa pelebaran jalan Malang-Surabaya dan flyover Aloha.

Para pelaku UMKM penyewa tanah milik Primer Koperasi Angkatan Laut (Primkopal) itu merasa dirugikan akibat pembangunan PSN. Karena mereka terlanjur berinvestasi hingga ratusan juta.

Nur Sucipto Anggota Komisi B DPRD Jatim sekaligus pimpinan sidang dalam rapat tersebut memberikan opsi kepada perwakilan UMKM supaya melakukan audiensi kembali ke Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali .

Usulan audiensi tersebut bukan tanpa sebab. Sucipto menilai, delik persoalan ini ada di dana kerohiman yang diberikan Pemkab Sidoarjo senilai Rp5 juta kepada pengusaha yang dirasa sangat kurang.

“Mestinya dari pusat mikir lah, dari Kementerian PUPR harusnya ada dana. Tolong diperhatikan jangan hanya lima juta, ini permasalahan rumit,” kata Sucipto waktu ditemui usai rapat, Jumat (25/11/2022).

Sucipto mengatakan, dirinya memahami posisi Bupati Sidoarjo juga sulit dalam menangani persoalan ini.

Menurutnya, Bupati tidak bisa meloloskan anggaran lebih dari lima juta sebagai dana kerohiman lantaran memang tidak ada anggaran yang disiapkan dalam APBD Sidoarjo untuk ganti rugi 70 UMKM terdampak.

“Bupati takut, saya paham itu. Karena tidak ada landasan mengeluarkan dana sebanyak itu. Dana sebelumnya mungkin diambil dari dana taktis yang tidak menimbulkan resiko,” imbuh Sucipto.

Selain itu, politisi asal Gerindra tersebut juga tidak bisa berbuat banyak membantu para UMKM terdampak PSN.

Karena mereka juga terikat perjanjian dalam menyewa tanah milik Primkopal TNI AL. Khususnya di perjanjian sewa lahan pada poin 12 yang isinya jika sewaktu-waktu lahan dibutuhkan untuk kepentingan TNI AL maka pihak penyewa harus menyerahkan lahannya tanpa gantu rugi.

“Saya tidak bisa berbuat banyak. Karena dalam perjanjian sudah jelas. Kalau saya teruskan malah keliru nanti,” jelas Sucipto.

Sebelumnya diberitakan beritajatim.com, belasan pengusaha UMKM yang berada di Aloha mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, Jumat (25/11/2022) untuk wadul dalam rapat dengar pendapat (hearing) dengan pihak Prima Koperasi TNI AL (Primkopal) dan Kementerian PUPR beserta Pemkab Sidoarjo terkait proyek pembangunan Fly Over Aloha.

Dalam hearing tersebut, perwakilan dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo tidak menghadiri undangan rapat yang diketuai Nur Sucipto anggota Komisi B DPRD Jatim, Fraksi Gerindra.

Sonny SS, perwakilan para pedagang UMKM yang ada di Aloha mengatakan, jika pihaknya sama sekali tidak menolak pembangunan fly over Aloha yang merupakan proyek strategis nasional. Namun, menurutnya, Pemkab Sidoarjo yang seharusnya menjadi orang tua bagi rakyatnya malah berlaku tidak adil.

“Kita merasa dibuang dengan cara-cara pemaksaan. Benar memang kami dikasih uang oleh Pemkab, tapi hanya 5 juta sedangkan kami investasi sudah ratusan bahkan ada yang miliar,” ujarnya saat diwawancarai beritajatim.com. (ang/ted)

Apa Reaksi Anda?

Komentar