Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

Terburu-buru Tinggalkan Ruangan, Hearing Dewan Kesenian Surabaya Tak Ada Hasil

Surabaya (beritajatim.com) – Polemik penolakan pengukuhan pengurus Dewan Kesenian Surabaya (DKS) oleh Pemerintah Kota tak kunjung usai.

Dalam hearing yang digelar Komisi D DPRD Surabaya, pihak Pemkot buru-buru meninggalkan tempat.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Surabaya, Irvan Widyanto dalam hearing tersebut terburu-buru beralasan dipanggil oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Namun dia sempat mengatakan bahwa polemik dengan DKS bisa diselesaikan secara kekeluargaan melalui forum diskusi.

“Pemkot tidak menutup diri, sangat terbuka. Untuk menyelesaikan masalah-masalah ini dengan DKS. Bentuknya forum diskusi bukan hearing, difasilitasi komisi D siap, Pemkot juga siap,” katanya saat hearing di Komisi D DPRD Surabaya, Jumat (20/5/2022).

Disinggung mengenai alasan Pemkot Surabaya tidak mengeluarkan SK kepada DKS, pihaknya mengaku telah berpedoman pada UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

“Ada regulasi, UU 5 tahun 2017 yang mengatur soal ini. Kalau tidak menggunakan regulasi, kan ya salah,” katanya.

Sementara itu, Ketua Dewan Kesenian Surabaya (DKS) Chrisman Hadi menyatakan terbuka untuk berdialog dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terkait permasalahan DKS.

“Kita tetaplah, kekeluargaan yang terlebih dahulu didahulukan,” katanya.

Chrisman menegaskan bahwa jikalau dialog dengan Pemkot tidak menghasilkan keputusan apapun untuk DKS, maka pihaknya akan membawa ke jalur hukum.

“Misale nanti proses diskusi, proses lobi lobi dengan kawan-kawan Pemkot ternyata itu tetap saja alot, ya kita akan bawa ke pengadilan,” katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Khusnul Khotimah mengatakan, bahwa hearing bersama Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Surabaya, Irvan Widyanto, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata (DKKORP), Dewan Kesenian Surabaya (DKS), berlangsung singkat.

“Kebetulan teman-teman dari Pemkot Surabaya tadi ada kegiatan, sehingga rapat hari ini, disepakati akan berlanjut dikemudian hari. Kemudian, pihak Pemkot tadi juga menyatakan akan memfasilitasi DKS untuk berdiskusi,” kata ning Kaka sapaan lekarnya.

Ning kaka meminta pihak Pemkot Surabaya, untuk segera melakukan tindak lanjut dari kesepakatan hasil rapat hearing agar polemik dengan DKS segera diselesaikan.

“Kami minta, sebelum tanggal 31 Mei, polemik ini sudah selesai. Dengan Pemkot Surabaya dengan DKS bisa duduk bareng, dan Komisi D juga ikut hadir untuk mendengarkan,” pungkasnya.[asg/ted]


Apa Reaksi Anda?

Komentar