Politik Pemerintahan

Terapkan Normal Baru, Pesantren Bukan Bandung Bondowoso

Jember (beritajatim.com) – Pondok pesantren menghadapi sejumlah tantangan untuk menerapkan normal baru atau kelaziman baru. Salah satunya masalah infrastruktur.

Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Jember Abdul Halim Subahar di Jawa Timur mengatakan, pesantren memiliki karakteristik yang harus dihargai. “Kebijakan tidak bisa dipukul rata ke seluruh pesantren. Ini harus dipahami pengambil kebijakan,” katanya.

Berdasarkan karakteristik itu, lanjut Halim, ada pesantren yang memiliki kekuatan dana dan tidak. “Kapan (aktivitas normal baru) pesantren bisa dimulai, harus mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluangnya,” katanya.

Ada pesantren yang hanya memiliki santri yang mengkhususkan diri mempelajari kitab. “Oleh karena itu, kalau pesantren itu memiliki kesiapan dengan protokol kesehatan ketat, maka itu perlu di-back up pemerintah. Ini ada dua hal yang diperjuangkan. Pesantren tetap akan mempertahankan kajian-kajian kitabnya. Pemerintah daerah bisa melakukan pendampingan protokol kesehatan. Dengan pendampingan itu, mungkin sekaligus memberikan bantuan,” kata Halim.

Halim mengingatkan, pemerintah memiliki tanggung jawab sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Selain pendampingan untuk melaksanakan protokol kesehatan, pemerintah diminta untuk membantu pengadaan infrastruktur seperti suplai air bersih, karena masih ada pesantren yang menggunakan air dalam satu kolam besar untuik wudu dan mandi. “Perlu dibuat sumur-sumur bor yang menjadikan air mengalir,” katanya.

Tantangan terbesar dihadapi pesantren yang memiliki ribuan orang santri memang terkait infrastruktur. Protokol kesehatan sulit dilaksanakan tanpa infrastruktur memadai. “Asrama atau kamar santri biasanya tidak luas, tapi diisi banyak santri. Jadi kalau harus pakai social distancing, jelas tidak memenuhi syarat,” kata Halim.

Pembangunan atau perluasan infrastruktur pesantren juga tak mungkin mendadak. “Dengan kondisi saat ini, mungkin hanya Bandung Bondowoso yang bisa membangun kamar baru dalam waktu singkat,” tambah Wakil Ketua Pengurus Cabang NU Jember Akhmad Taufiq, dalam diskusi webinar bertajuk ‘NU dan Pesantren di Era New Normal’, Minggu (7/6/2020).

Solusinya adalah pengembalian santri ke pesantren secara bertahap atau terukur, sembari mempersiapkan infrastruktur. “Tidak semua santri kembali. Santri yang merangkap sekolah, harus mengalah kepada santri yang khusus belajar mengaji kitab. Karena sekolah masih diliburkan, maka santri (yang merangkap sebagai pelajar di sekolah dalam pesantren) belajar dari rumah saja,” kata Halim.

“Agar pesantren lebih siap, santri kembali bertahap, jangan seluruh santri langsung balik, karena itu malah bahaya. Santri yang kembali harus diyakini bahwa yang bersangkutan sehat. Jangan sampai santri kembali tapi tidak sehat dan terpapar Covid, itu bahaya. Itu akan jadi klaster baru,” katanya.

Jika kemudian ada santri yang terkena Covid saat di pesantren, Halim meminta jaminan agar tidak boleh ada gugatan dari orang tua atau wali santri. “Ketika yang bersangkutan sudah siap berangkat dari rumah, maka segala sesuatunya harus disiapkan oleh santri itu,” kata Halim.

Halim mengatakan, pesantren mulai memberlakukan pembalajaran kitab secara dalam jaringan. Ia mengakui ini tak semulus yang dibayangkan. “Problem santri ketika di rumah: ada yang tak punya ponsel, ada yang tinggal di daerah tanpa sinyal, ada yang punya ponsel dan ada sinyal tapi tak punya kuota internet. Itu problem tersendiri dan di mana-mana dirasakan kiai. Saya sudah tiga kali mengikuti pertemuan dengan kiai-kiai di Jatim, dan itu jadi problem utama,” katanya.

Alhasil, jumlah peserta kajian kitab menurun drastis. “Biasanya peserta mengaji kitab bisa ribuan orang. Tapi begitu daring (internet), pesertanya paling banyak hanya seperempatnya. Artinya tradisi pembelajaran daring tidak efektif. Apalagi kiai juga tidak bisa mengontrol,” kata Halim.

Ada beberapa tradisi pesantren yang akhirnya hilang dalam normal baru. Kebiasaan makan bersama dalam satu nampan harus dihindari. Begitu juga tradisi bersalaman yang akan pelan-pelan tergerus. Beberapa normal baru yang harus diperhatikan di pesantren antara lain menyangkut barang pribadi. “Misalnya, piring, harus pakai piring sendiri. Ini bagian dari menjaga itu. Harus disiplin semua. Santri masing-masing harus menyiapkan alat pelindung diri, harus punya masker. Ini harus dipersiapkan. Jangan membebani pesantren. Ini bagian tanggung jawab pemerintah atau instansi terkait,” kata Halim.

Kendati ada kendala, Halim memandang, pesantren harus tetap dibuka. “Misi utama pesantren adalah pendidikan karakter. Pembinaan karakter tak bisa jarak jauh,” katanya. Namun penerapan protokol kesehatan harus sangat ketat.

Sementara itu, dalam diskusi webinar bertajuk ‘NU dan Pesantren di Era New Normal’, Adam Muhsi, anggota Bidang Riset dan Pengembangan Lembaga Ta’lif wan Nasyir Nahdlatul Ulama Jember, mengatakan, secara konstitusional, negara punya kewajiban atas pemenuhan hak-hak terhadap warga negaranya.

Menurut Adam, ada empat opsi yang ditawarkan Kementerian Agama terhadap pesantren. Pertama, santri tetap kembali ke pesantren. Kedua, santri kembali ke pesantren secara bertahap. Ketiga, santri kembali ke pesantren setelah pesantren disterilkan. Keempat, santri baru kembali ke pesantren setelah pandemi benar-benar selesai.

Pemerintah, menurut Adam, harus memberi ruang kepada pesantren untuk memilih sendiri opsi yang hendak diambil. “Titik tekannya adalah apapun opsi yang dipilih oleh masing-masing pesantren tersebut, negara tetap harus hadir dan tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Ini terkait dengan kewajiban negara untuk memberikan pemenuhan hak atas kesehatan terhadap warganya,” katanya.

Ketua LTN NU Jember Muhammad Fauzinuudin Faiz menyadari bahwa normal baru adalah keharusan. “Dalam dunia pendidikan Islam, hanya beberapa pesantren yang memulai menentukan kepulangan para santri. Sebagian mereka sudah mandiri menghadirkan alat protokol kesehatan. Namun tidak sedikit dari kalangan pesantren yang belum bisa menyediakan itu,” katanya.

Faiz berharap pemerintah sinergis dalam membantu pesantren menyiapkan normal baru. “Kaidahnya jelas, tidak hanya ekonomi yang perlu diperhatikan untuk menopang hidup. Merawat akal dengan menuntut ilmu juga sebuah keniscayaan. Keduaya sama-sama terakomodasi dalam maqasid syariah  atau lima prinsip tujuan beragama,” katanya. [wir/ted]

Apa Reaksi Anda?

Komentar