Politik Pemerintahan

Temuan BPK dalam APBD Jember akan Diserahkan Aparat Hukum

Wakil Ketua DPRD Jember dari Partai Gerindra Ahmad Halim

Jember (beritajatim.com) – Pimpinan DPRD Kabupaten Jember bertemu dengan Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Jawa Timur di Surabaya, Kamis (23/7/2020) kemarin. Mereka membahas soal laporan hasil pemeriksaan (LHP) terhadap pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Jember Tahun Anggaran 2019.

“Kami datang untuk mendengarkan hasil evaluasi disclaimer dalam LHP BPK, dan ditemui langsung Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur Pak Joko Agus Setiyono,” kata Wakil Ketua DPRD Jember dari Partai Nasdem Dedy Dwi Setiawan, Jumat (24/7/2020).

Menurut Dedy, banyak temuan ketidakwajaran dalam pengelolaan APBD 2019. “Bukan kurang wajar, tapi tidak wajar,” katanya.

Wakil Ketua DPRD Jember dari Partai Gerindra Ahmad Halim menambahkan, pihaknya meminta penjelasan alasan BPK memberikan predikat disclaimer atau tidak memberikan pendapat terhadap laporan pengelolaan APBD 2019. “Kedua, kami minta penjelasan poin-poin temuan BPK tersebut. Dari temuan-temuan tersebut, ternyata bisa mengarah pada potensi kerugian keuangan negara,” katanya.

Hasil pertemuan ini akan dibawa pimpinan DPRD Jember dalam rapat dengan ketua-ketua fraksi. “Akan kami kaji. Nanti hasil koordinasi dengan fraksi-fraksi, yang jelas akan berkembang atau kami kemas dan diserahkan kepada aparat penegak hukum,” kata Dedy.

Dalam auditnya, BPK menemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Pertama, penganggaran dan realisasi belanja pada 13 organisasi perangkat daerah sebesar Rp 70,745 miliar tidak tepat. Kedua, kelebihan pembayaran atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah sebesar Rp 1,237 miliar. Ketiga, kekurangan volume atas 23 paket pekerjaan belanja modal pada lima organisasi perangkat daerag sebesar Rp 4,561 miliar.

Wakil Ketua DPRD Jember dari Partai Nasdem Dedy Dwi Setiawan

BPK merekomendasikan kepada bupati agar memerintahkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk memverifikasi belanja yang dianggarkan dalam rencana kerja anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA). Kedua, merevisi keputusan tentang insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah supaya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010.

Ketiga, memproses kelebihan pembayaran insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah sebesar Rp 1,237 miliar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyetorkan ke kas daerah. Keempat, memproses kekurangan volume dan ketidaklayakan pembayaran biaya personel jasa konsultansi pengawasan sebesar Rp 4,561 miliar. Ada dua cara, yakni menyetorkan ke kas daerah atas kelebihan pembayaran Rp 2,039 miliar dan menyetorkan ke kas daerah atau memperhitungkan sisa pembayaran atas potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp 2,522 miliar. [wir/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar