Politik Pemerintahan

Tempat Wisata Tutup, Tidak Ada Perayaan Tahun Baru di Kabupaten Malang

Malang (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang mengeluarkan surat edaran untuk pembatasan kegiatan perayaan malam pergantian tahun baru. Berdasarkan SE nomor 800/8452/35.07.013/2020, mulai dari pengelola wisata, pengusaha perhotelan, serta penginapan wajib menerapkan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat.

Surat edaran itu juga berkaitan dengan penutupan seluruh tempat wisata di Kabupaten Malang mulai Rabu 30 Desember 2020 hingga Jumat 1 Januari 2021. Penutupan tempat wisata juga dibarengi tidak ada kerumunan untuk merayakan malam pergantian tahun.

Pasalnya, kewaspadaan terhadap penyebaran Covid-19 masih menjadi prioritas. Bukan hanya masyarakat yang diwajibkan protokol kesehatan (prokes). Namun segala kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan, juga dilarang.

Terlebih, beberapa waktu terakhir juga dikabarkan ada penyebaran Covid jenis baru. Dimana penularan antar manusia, cenderung lebih kuat.

Bupati Malang HM Sanusi menegaskan, Covid jenis baru tersebut masih belum masuk ke Indonesia atau Kabupaten Malang, pihaknya tetap ingin semua pihak bisa waspada terhadap penyebaran Covid-19. “Nah ini (Covid) belum ada di indonesia belum ada jenis baru. Iya untuk di Kabupaten Malang kita antisipasi agar penyebarannya tidak semakin berkembang cepat,” ujar Sanusi, Selasa (29/12/2020).

“Harus memeriksa surat keterangan rapid antibodi atau antigen kepada setiap pendatang dari luar daerah. Dan pendatang juga diwajibkan membawa surat keterangan sehat, yang menyatakan non reaktif Covid-19. Pelaku usaha, juga wajib mendokumentasikan atau mengarsip berkas pendatang tersebut,” tambah Sekda Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat.

Menurut Wahyu, Pemkab Malang juga bakal menutup semua tempat wisata. Sejak 30 Desember 2020 hinggal 1 Januari 2021. Dan diharapkan untuk tidak memfasilitasi kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan. “Termasuk kegiatan perayaan malam pergantian tahun,” imbuh Wahyu.

Tidak hanya itu, pengecekan di setiap wilayah melalui Muspika setempat juga diharapkan kembali aktif. Dan juga membatasi jam operasional warung makan, tempat hiburan dan usaha sejenis sampai pukul 20.00 WIB. “Mengaktifkan kembali cek poin dan memperkuat operasi yustisi dan patroli pengawasan. PSBB secara lokal, sehingga bisa memantau pergerakan masyarakat,” pungkas Wahyu Hidayat. (yog/kun)



Apa Reaksi Anda?

Komentar