Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

Sampai 31 Agustus 2021

Telat Disahkan, Serapan APBD Jember Capai 34,39 Persen

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Jember Tita Fajarwati.

Jember (beritajatum.com) – Serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember per 31 Agustus 2021 mencapai 34,39 persen dari anggaran Rp 4,448 triliun. Serapan ini lebih baik dari Kabupaten Sampang (32,78 persen) dan Bojonegoro (30,53 persen).

“Alhamdulillah, OPD (Organisasi Perangkat Daerah) sudah mulai melakukan penyerapan sesuai dengan anggaran kas. Bagus memang. Cuma mungkin karena kami memulai dari Mei, sehingga anggaran kas yang seharusnya dilakukan (penyerapan) menjadi terlambat,” kata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Jember Tita Fajarwati.

Penyerapan anggaran Dinas Pendidikan tertinggi. “Kalau tidak salah sekitar 50 persen,” kata Tita. Serapan beberapa Bagian di bawah Sekretaria Daerah masih rendah, namun sebagian lainnya sudah bagus.

Tita berharap sebelum Perubahan APBD 2021, serapan sudah mencapai di atas 40 persen. “Memang ada beberapa OPD yang menerima dana dari pusat tapi belum ada petunjuk teknisnya, atau belum ada regulasi yang mengatur lebih lenjut, sehingga mereka masih menunggu regulasi yang akan datang,” katanya. BPKAD sudah melayangkan surat ke OPD agar segera menyerap sesuai anggaran kas.

Kinerja serapan anggaran ini mendapat apresiasi dari parlemen. “Menurut saya serapannya bagus, karena APBD Jember ini praktis baru efektif Mei 2021. Artinya Pemkab Jember ini on the track. Ini masih awal dan saya optimistis, apabila APBD bisa disahkan sesuai waktunya, serapan anggaran di Kabupaten Jember bisa melampaui angka ini,” kata Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi, Senin (13/9/2021).

Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim juga cukup percaya diri serapan pada akhir tahun ini akan tinggi. “Pembangunan mulai tampak, terutama pada infrastuktur jalan,” katanya.

Ketua Komisi C Bidang Pembangunan David Handoko Seto mengatakan, serapan 34 persen di tengah keterlambatan merupakan prestasi tersendiri. “Tapi kami tetap meminta Pemkab Jember agar memaksimalkan serapan sebelum pembahasan Perubahan APBD, agar ketahuan anggaran mana saja yang belum terserap dan bisa dialokasikan untuk kegiatan yang mendukung program yang tertuang dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), maupun mewujudkan janji kerja bupati dan wakil bupati pada saat kampanye yang lalu,” katanya.

Dengan tipe kepemimpinan Bupati Hendy Siswanto dan Wakil Bupati Muhammad Balya Firjaun Barlaman, David yakin serapan anggaran akan bisa maksimal, agar tak terjadi sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Kami juga meminta Pemkab Jember agar ada pengawasan ketat terhadap sumber daya manusia agar tak bekerja asal-asalan, karena pemerintahan pertama Pak Hendy dan Gus Firjaun menjadi tolok ukur tingkat kepuasan yang dirasakan masyarakat,” katanya.

Silpa menjadi salah satu isu yang diangkat dalam rekomendasi terhadap RPJMD Jember. Berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jember sejak 2016, tren silpa cenderung naik. Tahun anggaran 2016, tercatat silpa mencapai Rp 649 miliar. Tahun 2017 sebesar Rp 617 miliar. Tahun 2018, sebesar Rp 713 miliar. Tahun 2019 mencapai Rp 630 miliar, dan tahun 2020 mencapai Rp 842 miliar.

“Dalam Kerangka pendanaan pembangunan, perlu dikaji lagi strategi dan target optimalisasi pendapatan melalui pajak dan sumber pendanaan lainnya, terutama dari pengembangan badan usaha dan kerjasama daerah, serta efisiensi belanja yang didapat dari penghematan atas belanja. Dengan demikian kapasitas riil pendanaan pembangunan tidak menggantungkan diri pada silpa,” kata Siswono, juru bicara Panitia Khusus RPJMD DPRD Jember.

Menurut Siswono, untuk pencapaian program tematik unggulan dalam rancangan RPJMD, perlu diperjelas program teknokratik atau program nomenklatur OPD yang melekat pada program unggulan. “Ini agar dapat diketahui koneksitas program dengan mendasarkan pada analisis kesamaan permasalahan yang dihadapi, strategi untuk mencapai serta tujuan dan arah kebijakan yang dirumuskan,” katanya.

Pansus DPRD Jember juga menyarankan dilakukan penyempurnaan baseline data secara statistik, serta kinerja pembangunan pada masa lalu yang terkait langsung dengan pencapaian program tematik tersebut. “Tujuannya agar perencanaan pembangunan bisa dijalankan secara berkelanjutan efektif dan efisien,” kata Siswono. [wir/but]


Apa Reaksi Anda?

Komentar