Politik Pemerintahan

Teknis Pelaksanaan PPKM Level 4, Pemkab Gresik Tunggu SE

Gresik (beritajatim.com) – Melonjaknya kasus Covid-19 yang sampai saat ini belum bisa ditekan membuat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) naik ke level 4.

Atas dasar itu, Kementrian PAN-RB mengeluarkan surat edaran (SE) terkait sistem kerja pegawai aparatur sipil negara (ASN) yang diimbau melakukan work from home atau WFH 100 persen. Namun, terkait dengan aturan tersebut, Pemkab Gresik menunggu SE dari Kementrian PAN-RB.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Gresik Nadlif menuturkan, saat ini aktivitas kerja di lingkungan Pemkab Gresik masih mengacu SE Bupati saat PPKM Darurat level 3. Yakni pegawai melaksanakan WFH sebanyak 75 persen dan work from office (WFO) 25 persen.

“Meski PPKM di Gresik sudah naik level 4. Tapi sejauh ini kami belum menerima apabila ada kebijakan baru itu. Pasalnya, sampai saat ini kami masih WFH 75 persen,” tuturnya, Minggu (25/07/2021).

Sesuai SE Bupati nomor 800/1418/437.73/2021 pegawai Pemkab Gresik yang melaksanakan WFO 100 persen hanya organisasi perangkat daerah (OPD) di sektor kritikal. Yaitu, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan beserta UPT puskesmas, Rumah Sakit, Dinas Satpol PP, Dinas Sosial, BPBD, dan BPPKAD. Di luar itu, melaksanakan WFH 75 persen.

“Dengan sistem WFH itu, apabila pekerja sedang kerja di rumah namun dibutuhkan dalam pekerjaan, pegawai yang bersangkutan diwajibkan hadir,” ujar Nadlif.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Sekertaris Daerah (Sekda) Gresik Abimanyu Pontjoatmojo Iswinarno mengatakan, di beberapa OPD sudah dimulai WFH 100 persen sejak 13 Juli 2021 lalu. Kemudian dilanjutkan hingga 25 Juli 2021.

“Untuk kepastiannya langsung ke BKD saja soalnya institusi itu yang mengatur,” pungkasnya. [dny/but]


Apa Reaksi Anda?

Komentar