Politik Pemerintahan

Tekad dan Komitmen Bupati Pamekasan Wujudkan Pemerintahan Bebas KKN

Bupati Pamekasan, Badrut Tamam menandatangani MoU 'Komitmen Bersama Program Pemberantasan Korupsi Provinsi Jawa Timur' bersama sejumlah kepala daerah, di Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Jum'at (30/4/2021).

Pamekasan (beritajatim.com) – Bupati Pamekasan, Badrut Tamam bertekad sekaligus komitmen untuk mewujudkan pemerintahan di daerah yang dipimpinnya, agar terbebas dan bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme alias KKN.

Hal tersebut kembali disampaikan, khususnya bersamaan dengan penandatanganan ‘Komitmen Bersama Program Pemberantasan Korupsi Provinsi Jawa Timur’ bersama sejumlah kepala daerah, di Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Jum’at (30/4/2021) kemarin.

“Ikhtiar untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme terus kita lakukan. Salah satunya bersama kepala daerah se Jawa Timur dalam rangka penandatanganan komitmen bersama,” kata Bupati Pamekasan, Badrut Tamam.

Statmen tersebut juga selaras dengan berbagai upaya yang dilakukan selama memimpin kabupaten Pamekasan, salah satunya melalui program prioritas dalam bidang reformasi birokrasi. “Komitmen ini sebagai bentuk implimentasi program Monitoring¬† Centre for Prevention (MCP) secara konsisten, substansial dan akuntabel,” ungkapnya.

“Hal ini juga menjadi salah satu program Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meliputi perencanaan, penganggaran, realisasi keuangan dalam tata kelola pemerintahan daerah yang mengutamakan kepentingan dan kemanfaatan publik,” imbuhnya.

Bupati muda yang familiar disapa Mas Tamam juga menyampaikan penerbitan aset negara juga menjadi konsentrasi pemerintahan yang dijalankan sesuai instruksi KPK. “Memang pada tahun ini, kita diinstruksikan agar seluruh aset pemerintah daerah dilakukan sertifikasi secara menyeluruh,” jelasnya.

“Selain itu, proses pengeadaan barang dan jasa juga harus kita lakukan dengan cara bersih, profesional dan akuntabel, serta bebas dari unsur KKN. Termasuk juga penguatan pengawasan dan pengendalian dalam tata kelola pemerintahan daerah,” tegasnya.

Sebelumnya, Bupati Badrut Tamam juga mendapat apresiasi dari KPK RI atas kinerja pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Salah satunya karena adanya kepastian tidak adanya jual beli jabatan hingga penerimaan fee dalam pelaksanaan sebuah proyek.

Seperti diketahui, Pemkab Pamekasan mendapatkan dua penghargaan sekaligus berupa pelaksanaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja 2020 dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Republik Indonesia, Kamis (22/4/2021) lalu.

Penghargaan yang ditanda tangani langsung oleh Menteri PAN-RB, Tjahjo Kumulo berupa prestasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 dengan predikat Nilai B, serta prestasi dalam aspek Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020 dengan predikat nilai BB. [pin/but]


Apa Reaksi Anda?

Komentar