Politik Pemerintahan

Target Penerimaan Keuangan Pemkab Bojonegoro Berkurang Hampir Rp 1 Triliun

Nurul Azizah saat dilantik sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Bojonegoro.

Bojonegoro (beritajatim.com) – Target penerimaan kuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro terjadi penurunan hampir Rp 1 triliun. Adanya penurunan penerimaan anggaran tersebut, maka Pemkab Bojonegoro akan melakukan rasionalisasi dan efesiensi terhadap seluruh anggaran disemua Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Bojonegoro Nurul Azizah mengatakan, penurunan penerimaan anggaran tersebut setelah ditandatangani Peraturan Presiden (Perpres) nomor 54 tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun Anggaran 2020.

“Seluruh kebutuhan anggaran di OPD ini semua dikurangi, makan minum, perjalanan dinas ke luar daerah maupun untuk sarana prasarana,” ujar Nurul Azizah, Jumat (24/4/2020).

Lebih rinci Kepala Badan Perencanaan dan Pembagunan Daerah Kabupaten Bojonegoro Anwar Murtadlo menjelaskan, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (Kemenkeu) nomor 35 tahun 2020 tentang Perubaan Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran 2020 pengurangan anggaran yang diterima Pemkab Bojonegoro sebesar Rp 928,2 miliar.

“Pengurangan ini untuk stabilitas sitem keuangan dalam menghadapi pandemi virus corona,” ujarnya dalam rapat parpurna bersama dengan Badan Anggaran DPRD Bojonegoro, kemarin.

Sesuai dengan laporan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pemkab Bojongoro adanya dampak Covid-19 transfer daerah hanya Rp 168,8 miliar, jadi total penurunan pendapatan sebesar Rp 737,8 miliar. “Sehingga perlu ada penyesuaian lagi dala APBD 2020,” jelasnya.

Dari hasil rapat bersama OPD tentang penyesuaian penurunan pendapatan dari bidang fisik dan prasarana ada penguragan belanja sebesar Rp 556 miliar, bidang ekonomi Rp 65,8 miliar, Bidang Penmas Rp 142 miliar, ADD senyampang dengan dana perimbangan turun otomatis juga mengalami penurunan sebesar Rp 49,75 milir. Gaji P3K sesuai alokasi DAU PMK 35 turun Rp 41,6 miliar.

Tunjangan profesi guru Rp 35,8 miliar, tambahan penghasilan guru non sertifikasi turun Rp 2,38 miliar DAK Non fisik BOP Paud mengalami penurunan Rp 2,5 miliar, BOP pendidikan kesetaraan penurunan Rp 192 juta. BOP keluarga berencana penuun Rp 680 juta, DAK non fisik yang ada di pelayaan administrasi kependudukan juga mengalai penurunan sebesar Rp 135 juta.

Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk tahun 2020 tidak boleh lebih dari 2019 sehingga sisanya digunakan untuk penanaganan covid-19 sebesar Rp 26 miliar, Belanja tidak terduga (BTT) di Dinas Kesehatan Rp 1,5 miliar, serta penurunan Dana Desa Rp 4,5 miliar. [lus/kun]

Apa Reaksi Anda?

Komentar