Politik Pemerintahan

Tantangan Awal Pemerintahan Hendy-Firjaun di Jember: Penataan Birokrasi

Hendy - Firjaun

Jember (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Jember, Jawa Timur, menilai, penataan birokrasi di tubuh pemerintah kabupaten akan menjadi tantangan awal terberat yang dihadapi pasangan calon pemenang pilkada Hendy Siswanto dan Firjaun Barlaman.

“KSOTK (Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja) harus dibenahi, karena kemarin amburadul, tidak mengikuti aturan main yang ada, sehingga menjungkirbalikkan sistem. Dampaknya masyarakat lagi yang terugikan,” kata Ketua DPC Gerindra Jember Satib, Selasa (15/12/2020).

Soal penataan birokrasi, Satib meminta pemerintahan Hendy-Firjaun agar mengikuti aturan main yang ada. “Like and dislike harus kita buang jauh-jauh, karena kita sama-sama ingin membangun Jember,” katanya.

Aparatur sipil negara yang berpolitik saat pilkada, menurut Satib, harus diberi pemahaman. “Harus dikembalikan ke relnya lagi. ASN tidak boleh berpolitik. Kemarin yang ikut-ikut, minimal harus kita kumpulkan, kita kasih wawasan dan benarkan mind set mereka,” kata Satib.

Sebagaimana diberitakan, tiga orang camat di Kabupaten Jember, Jawa Timur, mendapatkan sanksi dari Pelaksana Tugas Bupati Abdul Muqiet Arief, karena bertindak tidak netral dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Mereka adalah Camat Tanggul Muhammad Ghozali, Camat Pakusari Fauzi, dan Camat Sumberjambe Rusdianto. Mereka direkomendasikan mendapat sanksi sedang oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). [wir/but]



Apa Reaksi Anda?

Komentar