Politik Pemerintahan

Tanggapi Keputusan Menkumham, Fraksi Demokrat Jatim Solid ke AHY

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim Sri Subiati

Surabaya (beritajatim.com) – Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Timur menyambut baik atas keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly pada Rabu (31/3/2021) hari ini. Menkumham telah menolak pengajuan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat Deliserdang, Sumatera Utara yang diajukan Moeldoko yang mengklaim sebagai ketua umum.

“Otomatis kebenaran akan muncul, karena kami ini solid, mulai dari ranting, DPC, DPD sampai ke pusat tidak ada masalah. Mau digoyang apapun tidak bisa,” tegas Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim Sri Subiati kepada wartawan.

Perempuan yang akrab disapa Bu Anti ini juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan keputusan secara objektif dan profesional dengan menolak hasil KLB yang diduga ilegal. Dengan begitu, secara otomatis tidak ada lagi dualisme dan hanya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai ketua umum Partai Demokrat.

“Kami, terutama yang di bawah sangat bangga sekali atas keputusan pemerintah. Sudah jelas dan terang, ketum kami AHY,” katanya.

Dengan begitu, kata dia, seluruh anggota Fraksi Partai Demokrat di DPRD Jatim akan akan lebih memilih fokus bekerja untuk kepentingan masyarakat.

“Kita akan semakin berkoalisi dan mesra dengan masyarakat, itu fokus kami ke depan,” tukasnya.

Sekadar diketahui, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM akhirnya menolak kepengurusan Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang. Keputusan dibacakan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly.

Yasonna menyatakan hasil perbaikan dokumen yang diserahkan pihak KLB masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi antara lain belum ada DPD-DPC, serta tidak disertai mandat dari Ketua DPD dan DPC. Selain itu, pemerintah sampai saat ini masih merujuk pada AD/ART Partai Demokrat yang ada. [tok/but]



Apa Reaksi Anda?

Komentar