Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

Tangani Kemiskinan, Wabup Trenggalek Tak Malu Bila Harus Ngamen

Wakil Bupati Trenggalek, Syah Muhammad Natanegara

Trenggalek (beritajatim.com) – Sadar kemampuan anggaran APBD yang dimiliki sangat minim, Wakil Bupati Trenggalek, Syah Muhammad Natanegara sebut tidak malu bila harus ngamen untuk tangani masalah kemiskinan, Rabu (22/9/2021). Menurutnya semua ini demi masyarakat Trenggalek.

“Kenapa harus malu, karena ini demi masyarakat. Bu Kadinsos ini bahkan cukup getol mencari program. Baik kepada pihak swasta, lembaga, propinsi maupun pusat,” tuturnya.

Tujuannya untuk mendapatkan program pengentasan kemikinan, masih lanjutnya. “Karena bila mengandalkan kemampuan APBD tentunya tidak mungkin,” imbuhnya saat mengikuti rakor penanggulangan kemiskinan ekstrem Provinsi Jatim, di Surabaya.

“Kita tahu anggaran kita kalau bersumber APBD cukup terbatas. Apalagi dengan kondisi Pandemi ini, terjadi refokusing yang sangat luar biasa. Tapi masalah sosial ini tidak mungkin tidak ditangani,” lanjutnya.

Menimpali pernyataan Wabup Syah, Kadinsos PPPA Trenggalek, Ratna Sulistyowati menyatakan hal yang serupa. “Kenapa harus malu! kita harus ngamen cari program. Kalau hanya berpangku pada APBD, kita tidak akan mampu,” imbuh Kadinsos ini saat hadir mendampingi Wakil Bupati Trenggalek.

“Saya akui kita juga ngamen program ke provinsi, pusat dan sebagainya, lanjut perempuan yang juga berstatus dokter itu. Seperti misalnya untuk disabilitas, tahun 2020 kita mendapatkan asistensi berupa pelatihan untuk usaha. Termasuk bantuan modal usaha bagi 68 disabilitas di Trenggalek. Tahun ini ada lagi, sekitar 14, terus dari provinsi juga ada asistensi sosial bagi penyandang disabilitas, Rp. 1,2 jutasetiap tahun,” jelas Ratna.

Selain upaya ngamen program, Pemkab Trenggalek punya program penanganan kemiskinan Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan (GERTAK), sehingga penganganan kemiskinan tidak hanya berpangku pada anggaran APBD saja.

Sinergitas ASN di daerah ini dengan BAZNAS mampu memberikan kontribusi aktif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Bupati Trenggalek telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh ASN, guna kesediaannya menyisihkan zakat dari penghasilannya. Kemudian dana ini dikelola BAZNAS.

Kalau dulu dana BAZNAS itu cuma Rp 10 hingga 40 juta. Sekarang sudah bisa mencapai Rp. 300 hingga 400 juta perbulan. Saat ini BAZNAS menjadi penyumbang yang luar biasa untuk kegiatan sosial. Setiap ada permasalahan sosial, yang pemerintah tidak ada anggarannya, kita bisa langsung berkoordinasi dengan BAZNAS untuk bisa dibantu.

“Seperti orang sakit belum punya KIS. Kemudian untuk mengurus PBID (Penerima Bantuan Iuran Daerah) perlu waktu 14 hari. Sedangkan orang setelah di rumah sakit tidak mungkin menunggu 14 hari. Sebelum dimasukkan PBID yang berasal sari anggaran TAPD, BPJS-nya dibayari oleh BAZNAS. Ataupun biaya penunggu pasiennya, biaya perawatannya sambil menunggu prosesnya jadi dibayarkan BAZNAS,” jelas Kadinsos perempuan itu.

Kemudian bantuan kursi roda, alat bantu dengar, ada yang kaki palsu itu tidak bisa mendadak. Kita harus menganggarakan satu tahun sebelumnya. Kondisi kondisi yang dibutuhkan cepat inilah kita sinergikan dengan BAZNAS.

Upaya penanganan kemiskinan secara kolaboratif lain juga dilakukan di Trenggalek. Selain BAZNAS, Desa juga sudah mulai mengalokasikan anggaran untuk permasalahan sosial ini. Melalui Musrena Keren, Sepeda Keren, desa mulai paham bahwa APBDes bisa dan boleh untuk merespon permasalahan sosial di wilayahnya.

Kemuduian CSR, ada beberapa yang berpartisipasi. Contohnya saat ini kita sedang menginisiasi aplikasi Go Track (Gerakan Orang Tua Asuh Bagi Anak yang Meninggal Akibat Covid). Juga ada beberapa perusahaan uang sudah menjadi donatur untuk disalurkan kepada anak asuh. Ada juga yang bedah rumah seperti BRI selain BAZNAS.

“Jadi kalau APBD tok tidak akan mampu. Apalagi anggaran anggaran untuk kebutuhan yang mendadak seperti itu, tidak tercover dari anggaran APBD, kita butuh disupport dari luar,” tandas Ratna.

Strategi Penanganan Kemiskinan di Trenggalek

Sementara itu sebagai Ketua Tim Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Trenggalek, Wabup Syah menyampaikan ada dua upaya yang dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan di daerahnya. Upaya tersebut diantaranya mengurangi beban pengeluaran dan upaya selanjutnya memberikan intervensi pemberdayaan ekonomi keluarga.

“Upaya pengentasan kemiskinan yang kami lakukan ada 2 strategi. Pertama mengurangi beban pengeluaran. Bentuk kegiatannya seperti PKH, BPNT, BPJS, kemudian KIP. Semua kegiatan ini untuk mengurangi beban pengeluaran,” ucapnya.

“Pengurangan beban pengeluaran lainnya ada juga BST, jaring pengaman provinsi, bedah rumah dan masih banyak yang lainnya. Masyarakat miskin, bila kita support beban pengeluarannya tentunya beban hidupnya akan lebih ringan,” terang mantan aktivis kepemudaan ini.

Sedangkan strategi yang kedua adalah pemberdayaan ekonomi keluarga. Mereka tidak mungkin disupport terus, diberikan jaminan sosial dalam bentuk pengurangan beban pengeluaran. Kelompok ini harus diberdayakan, sehingga suatu saat nanti bisa berdaya, mampu dan berhasil keluar dari data kemiskinan.

Bentuk pemberdayaan ini tidak bisa berpangku tangan pada dinas sosial saja, melainkan perlu kerja keroyokan. Seperti tadi untuk mengurangi beban pengeluaran BPJS bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, terus bedah rumahnya bekerjasama dengan PKPLH atau BAZNAS, kemudian KIP dari Dinas Pendidikan.

Untuk pemberdayaan ekonomi keluarga juga sama, disana ada peran Perinaker, Dinas Pertanian, Perikanan, Komindag dan yang lainnya. Mereka itu dilatih diberikan ketrampilan, tergantung mereka inginnya apa dan tidak bisa dipaksakan, tandasnya.

Kepala Dinas Sosial PPPA Kabupaten Trenggalek, Ratna Sulistyowati menambahkan, program pemberdayaan ekonomi keluarga lainnya ada Jadi Pengusaha Mandiri (JAPRI), Female Preneur menyasar pada kelompok masyarakat miskin di desil 2 dan desil 3.

“Kenapa harus desil 2 dan 3 bukannya desil 1 yang benar benar miskin, karena yang di desil 1 adalah kelompok masyarakat yang berada pada kelompok kemiskinan absolud. Seperti disabilitas berat, atau masyarakat yang benar-benar tidak bisa bangkit meskipun disupport, dilatih dan sebagainya. Di desil 1 ini yang dibutuhkan adalah bantuan sosial untuk mengurangi beban pengeluaran,” terangnya.

Terus tidak hanya dilatih, melainkan juga dibantu pemasarannya. Karena kalau dilatih saja, ketika mereka berproduksi dan tidak dibantu pemasaran maka akan susah berkembang. Dicontohkan Kadinsos ini, PTSP, harus juga mempermudah pengeluaran ijin PIRT.

Patut disyukuri lanjutnya menambahkan dengan Musrena Keren, Sepeda Keren kelompok rentan dan masyarakat miskin, keluhannya sudah mulai disuarakan.

Untuk mengakses permodalan, wajib punya adminduk. Bagi mereka yang belum punya adminduk, kita juga bekerjasama dengan Dispendukcapil untuk merekam adminduknya. Ada yang jemput bola dan sebagainya. Inilah bentuk bentuk kerja keroyokan yang kita lakukan, karena pengentasan kemiskinan tidak bisa dilakukan sektoral.

“Makanya ada yang namanya Tim Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang terdiri dari berbagaig macam OPD disana juga ada forum CSR yang dikomandani oleh Bapak Wakil Bupati,” tutup Ratna. [nm/ted]

 


Apa Reaksi Anda?

Komentar