Politik Pemerintahan

Tanah Warga Sampang Diukur Akibat Dampak Normalisasi Sungai Kemuning

Sampang (beritajatim.com) – Selama tiga tahun proyek normalisasi sungai Kamuning berjalan, namun baru pertama kali Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR)  melakukan pendampingan terhadap Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Pendampingan dilakukan saat melakukan pengukuran tanah milik warga terdampak khususnya tanah yang dicaplok untuk kebutuhan jalan inspeksi sungai Kamuning khususnya warga di Kelurahan Gunung Sekar.

Ach.Wardi Lurah Gunung Sekar saat ditemui dilokasi pengukuran mengatakan jika pengukuran tanah warganya memasuki hari pertama setelah sebelumnya dilakukan sosialisasi di kantor Kelurahan.

Memang sejak dilaksanakan proyek normalisasi 2017 lalu, warga terus bertanya-tanya kapan pengukuran dan ganti rugi lahan.

“Warga kami tidak ada yang protes terkait kegiatan penanggulangan banjir tersebut, namun terkait kepastian ganti rugi lahan memang sampai saat ini masih belum ada kepastian berapa harga per meter yang akan diganti,” terangnya, Rabu (7/8/2019).

Lanjut Lurah Gunung Sekar, dampak normalisasi sungai Kemuning khusus wilayah Gunung Sekar, dokumen surat tanah warga kurang lebih ada 40 pemilik lahan terdampak. “Kami hanya berharap pada pemerintah untuk menuntaskan pembayaran ganti rugi pada 2019 ini,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Dwi Eko Harjanto, Staf Kabid Pengelolaan Sungai, DPUPR Sampang yang mendampingi petugas BPN menjelaskan, bahwa pihaknya hanya menjalankan tugas mendamping BPN untuk mengukur tanah warga terdampak normalisasi sungai Kemuning. “Setelah pengukuran peta bidang ini, nanti hasilnya akan diserahkan pada tim taksir harga independen kemudian dilakukan pembayaran ganti rugi,” pungkasnya.[sar/ted]



Apa Reaksi Anda?

Komentar