Politik Pemerintahan

Tanah Dirampas Orba untuk Lokalisasi, 5 Warga Jember Tuntut Pengembalian

Majid (berkopiah), salah satu warga yang dirampas tanahnya oleh Orde Baru untuk lokalisasi di Besini Jember.

Jember (beritajatim.com) – Lima warga Kabupaten Jember, Jawa Timur, menuntut pemerintah mengembalikan tanah yang dirampas oleh Rezim Orde Baru untuk pembangunan lokalisasi Besini. Jika tanah tak dikembalikan, mereka minta Pemerintah Kabupaten Jember memberi ganti berupa uang.

Lima orang warga itu adalah Sujak, Supren, Majid, Slamet alias Haji Umar, dan Danar. Mereka adalah warga Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger, dan rata-rata sudah berusia di atas 65 tahun. Pemerintah Orde Baru merampas tanah mereka pada 1989, saat dilakukan relokasi terhadap pekerja seks komersial di Jember.

Sujak terpaksa merelakan 2.540 meter persegi tanah miliknya untuk diambil pemerintah. Pemerintah juga memaksa Supren menyerahkan lahan seluas 3.400 meter persegi, Majid menyerahkan lahan seluas 1.540 meter persegi, Slamet atau Haji Umar menyerahkan lahan seleuas 2.500 meter persegi, dan Danar menyerahkan lahan 1.200 meter persegi.

Saat itu, menurut Sujak, pemerintah memberikan kompensasi sejumlah uang dalam nominal tak memadai. Ia mendapat kompensasi Rp 530 ribu, Supten memperoleh Rp 340 ribu, Majid Rp 140 ribu, Slamet Rp 280 ribu, dan Danar Rp 125 ribu.

“Saya beli tanah itu pada 1988. Harganya setara dengan harga penjualan enam ekor sapi waktu itu. Harga sapi saya yang paling besar laku Rp 625 ribu waktu itu. Harga sapi paling kecil Rp 360 ribu seekor. Tahun berikutnya, pemerintah desa mengukur lahan milik saya untuk ditempati lokalisasi (Besini). Saya waktu itu tidak memperbolehkan,” kata Sujak.

Namun pengukuran tetap berlanjut. “Di situ ada tanaman kacang dan 21 pohon kelapa. Kacang sudah berumur 2,5 bulan, diinjak-injak sepatu ya rusak. Setelah itu saya dipanggil (ke kantor kecamatan),” kata Sujak.

Di sana Sujak mendapat intimidasi. Meja di depannya digebrak-gebrak oleh aparat. “Saya ditanya: apa tidak ingat kejadian G30S/PKI tahun 1965? Saya kan takut. Waktu itu usia saya pas G30S berusia sembilan tahun.”

Pemerintah dan pemilik tanah sempat melakukan lima kali pertemuan. Sujak semula hendak diberi kompensasi Rp 230 ribu. Namun ia tetap bersikeras menolak. “Kalau warga lain kan tanah warisan. Sementara saya kan baru beli tanah itu. Ya jelas saya tidak mau,” katanya.

Tak sabar, aparat pemerintah pun memakai jurus terakhir layaknya penguasa.”Pokoknya boleh atau tidak boleh, tanah itu tetap akan ditempati. Perkara nominal kompensasi, mau segini, gak mau juga segini,” kata Sujak, menceritakan kembali peristiwa hari itu.

Sejumlah patok juga dipasang di atas tanah milik Majid. “Ini tanah saya kok dikasih patok-patok begitu. Padahal waktu itu ada tanamannya. Ya akhirnya rusak tanaman saya kena patok besi,” katanya.

Majid ngotot melawan karena merasa dalam posisi benar. “Saya punya surat petok. Tapi saya dipaksa. Meja digebrak-gebrak. Saya ya ndingkluk (menundukkan kepala). Kalau tidak mau, saya dibilang PKI,” katanya.

Namun soal nominal, aparat pemerintah pun melunak. Akhirnya Sujak memperoleh kompensasi Rp 530 ribu dengan pesan agar tidak memberitahu kepada warga lainnya soal nominal tersebut. “Jangan bilang-bilang ke teman-teman,” kata Sujak menirukan ucapan aparat saat itu.

Sujak mengaku rugi banyak, karena kompensasi yang diterimanya setara dengan harga satu ekor sapi. Sementara tanah yang dibelinya setara enam ekor sapi. “Ini sungguh. Saya tidak tambahi atau kurangi,” katanya. Sujak menganggap uang yang diterimanya bukan uang transaksi tanah, melainkan ganti rugi tanaman yang dirusak oleh aparat pemerintah saat membangun lokalisasi.

Sukses merampas tanah warga, pemerintah mulai memasang pagar untuk pemukiman lokalisasi pada 1990 dan pembangunan dilaksanakan pada 1991. Lokalisasi Besini beroperasi selama bertahun-tahun dan baru resmi ditutup oleh Bupati Muhammad Zainal Abidin Djalal pada 2007.

Sujak dan kawan-kawan menuntut pemerintah agar mengembalikan tanah miliknya yang digunakan untuk lokalisasi puluhan tahun lalu. Tuntutan tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi A DPRD Jember, Kamis (1/12/2022).

“Kami minta semua tanah itu kembali. Kami minta tolong ke wakil saya di DPRD Jember,” kata Sujak. Apalagi selama bertahun-tahun, mereka masih menanggung pajak tanah yang sudah dirampas Orde Baru tersebut.

Namun anggota Komisi A Nur Hasan mengingatkan, bahwa permintaan itu bakal sulit dipenuhi. Apalagi di atas lahan tersebut sudah berdiri rumah-rumah warga eks lokalisasi. “Apapun yang terjadi, ini jadi tanggung jawab pemerintah daerah. Saya berharap Anda tidak berhadapan dengan warga di sana, tapi berhadapan dengan pemerintah daerah, karena yang memindah mereka ke sana dulu adalah pemerintah daerah. Yang mengancam Anda juga pemerintah daerah,” katanya.

Komisi A akan membicarakan tuntutan Sujak dan kawan-kawan dengan Pemerintah Kabupaten Jember. “Saya pribadi menganggap ini harus diselesaikan melalui pemerintah daerah, tapi prosesnya akan panjang, karena tak segampang itu pemerintah daerah mengiyakan apa yang Anda tuntut. Tidak segampang membalik telapak tangan,” kata Nur Hasan.

“Kami akan coba sampaikan dulu ke eksekutif, bahwa ini ada masalah yang tidak tuntas dulu. Namanya pemerintah daerah ya tidak melihat siapa bupati yang dulu, tapi bupati yang sekarang yang harus menyelesaikan. Setelah ada gambaran dari pemerintah daerah, kami akan sampaikan kepada Anda,” kata Nur Hasan.

Nur Hasan berharap kondusivitas di Puger tetap dijaga. “Saya berharap situasi yang sudah baik tetap baik. Saya minta Anda bersabar,” katanya. [wir/kun]

Apa Reaksi Anda?

Komentar