Politik Pemerintahan

Tak Mau Terjerat Kasus Hukum, KUA-PPAS Jember Kembali Ditunda

Jember (beritajatim.com) – Badan Anggaran DPRD Jember, Jawa Timur, kembali menunda pembahasan Kebijakan Umum Anggaran – Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020, Selasa (18/11/2019).

Rencananya hari ini perwakilan Banggar akan menemui Biro Organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menanyakan evaluasi struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) Pemerintah Kabupaten Jember.

Penundaan ini dikarenakan masih belum jelasnya status hasil evaluasi terhadap 33 SOTK di Kabupaten Jember. “Empat hari di Biro Organisasi, hanya menghasilkan tiga OPD yang sudah clear (dievaluasi), masih ada 30 SOTK lagi. Bayangkan kapan selesainya ini,” kata Nurhasan, anggota Banggar dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dalam rapat Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di gedung DPRD Jember, Senin (18/11/2019).

Persoalan SOTK mengganjal pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020. Gara-gara perubahan SOTK dengan menggunakan peraturan bupati, Pemkab Jember tidak mendapat jatah formasi calon pegawai negeri sipil daerah. Ini berimbas pada kecemasan Dewan terhadap keabsahan SOTK yang diperbarui bupati dalam pembahasan RAPBD.

KUA-PPAS adalah dasar untuk membahas RAPBD 2020, karena postur anggaran keseluruhan dicantumkan di sini. Dewan khawatir, jika perubahan SOTK masih dievaluasi Pemprov Jatim dan belum ketahuan diterima tidaknya, maka ini akan mempengaruhi nomenklatur anggaran. Jika pembahasan KUA-PPAS jalan terus, sementara perubahan SOTK masih belum jelas statusnya di mata Pemprov Jatim, Dewan khawatir kelak akan ada persoalan hukum.

Namun, pada saat yang sama, DPRD dan Pemkab Jember tengah diburu tenggat. APBD 2020 harus sudah kelar dibahas paling lambat pada 30 November 2019. KUA-PPAS sendiri yang seharusnya diserahkan pada Agustus lalu oleh Pemkab Jember, justru baru diterima Dewan pada 11 November 2019. Tersisa waktu kurang lebih dua pekan. Sementara, untuk membahas RAPBD 2020, harus ada persetujuan bersama antara eksekutif dan legislatif terkait KUA-PPAS. “Apapun yang terjadi kami berharap APBD ini selesai. Biar semuanya bisa jalan, kita konsultasi ke Biro Hukum dan Biro Organisasi Provinsi. Ini juga penting demi keamanan kami,” kata Nurhasan.

Siswono, anggota Banggar dari Partai Gerindra, menilai persoalan muncul karena ketidakdisiplinan Pemerintah Kabupaten Jember dalam mengajukan nota pembahasan KUA-PPAS. “Semestinya setelah anggota Dewan dilantik atau pasca penetapan alat kelengkapan Dewan, bupati langsung mengajukan nota pembahasan KUA-PPAS, sehingga tidak molor seperti ini. Kami Dewan siap membahas, jangankan siang. Malam pun siap, dengan catatan pemerintah kabupaten disiplin,” katanya.

Ardi Pujo Prabowo, anggota Banggar dari Gerindra, ingin KUA-PPAS sesuai aturan yang berlaku. “Kita ini sayang sama pimpinan Dewan. Kalau pimpinan salah mengambil langkah, juga berdampak kepada kami. Kami juga ingin menyelamatkan uang rakyat yang ada dalam KUA-PPAS,” katanya.

Ketua TAPD Jember Mirfano mengatakan, SOTK tiga organisasi perangkat daerah (OPD) tidak dievalusi Pemprov Jatim karena sudah sesuai aturan. “Tiga puluh OPD sudah dievaluasi dan sekarang sudah finalisasi. Sudah ada rancangan peraturan bupati untuk 30 OPD. Jadi tidak lama lagi kita akan selesaikan. Begitu rancangan perbup dibuat, dikirim lagi ke Biro Organisasi untuk mendapat rekomendasi. Berdasar rekomendasi itu, bupati menandatangani peraturan bupati (SOTK) 30 OPD,” katanya.

Mirfano mengatakan, Perbup SOTK tak ada kaitan langsung dengan KUA-PPAS. “Karena yang dibahas di KUA-PPAS adalah program dan programnya tidak berubah. Programnya tak ada perubahan, yang berubah hanya fungsi-fungsi dan tugas pokok serta penyesuaian dengan nomenklatur kementerian,” katanya.

Namun Dewan tidak ingin ambil risiko dengan persoalan hukum. “Beri kami waktu untuk konsultasi agar kekuatan hukum kami jelas, agar kami bisa segera menyelesaikan,” kata Ardi.

“Kami berpendapat RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), Renstra (Rencana Strategis), RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), KUA-PPAS harus berpatokan pada SOTK. Ini soal hak mendapatkan informasi yang benar untuk konsultasi ke Pemprov. Saya pribadi berpendapat Banggar harus berkonsultasi ke Pemprov Jatim,” kata Ketua Banggar Itqon Syauqi. [wir/ted]

Apa Reaksi Anda?

Komentar