Politik Pemerintahan

Tak Kenal Oposisi, NU Larang PKB Jember Berpolitik ‘Pokoknya’

Ketua PCNU Jember Abdullah Syamsul Arifin (baju hijau) saat bertemu pengurus PKB di kantor NU, Senin (12/4/2021). [foto: Oryza A. Wirawan]

Jember (beritajatim.com) – Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama bisa memahami belum sempurnanya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, Tahun Anggaran 2021.

Ketidaksempurnaan ini tak lepas dari kilatnya masa pembahasan APBD Jember 2021 yang hanya memakan waktu kurang lebih tiga hari. APBD 2021 yang seharusnya diselesaikan pada 30 November 2020 ternyata gagal diselesaikan pada masa pemerintahan Bupati Faida.

Ketua PCNU Jember Abdullah Syamsulf Arifin mendukung pembahasan dan pengesahan APBD 2021 yang berjalan cepat. “Karena sudah terlalu lama menunggu, hak-hak rakyat banyak yang hilang. Hal-hal yang vital dan mendasar dulu dikedepankan untuk dibahas dan diselesaikan, Yang lain bisa disempurnakan pada tahapan-tahapan berikutnya. Tapi secara umum, hak-hak rakyat sudah mulai dikembalikan,” katanya, Senin (12/4/2021).

Abdullah menyebut postur APBD 2021 lebih baik. “Walau karena keterbatasan waktu pembahasan, belum mampu mengakomodasi berbagai kepentingan. Tapi arah lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sudah mulai terlihat. Biarkan ini step by step nanti sampai pada penyempurnaannya pada sisi yang mana,” katanya.

Abdullah berpesan agar realitas politik saat ini disikapi dengan arif oleh PKB. “Jangan sampai karena ada kebuntuan komunikasi, menyebabkan terbengkalainya hak-hak yang harus diterima oleh rakyat. Karena kepentingan teman-teman mendapatkan amanat sebagai wakil rakyat adalah memperjuangkan hak-hak rakyat. Jangan karena faktor ego sektoral kemudian menjadi terbengkalai, terkesampingkan,” katanya.

Abdullah mengingatkan, bahwa politik yang dimainkan PKB tetap ‘rahmatan lil alamin’ (menjadi rahmat bagi alam semesta) dan ‘wasatiyah’ (moderat). “Berpegang pada prinsip ahlussunnah wal jamaah. Itu akan dimainkan secara baik, karena kita tidak akan menggunakan istilah ‘pokoknya’. Tapi kepentingan masyarakat Jember yang lebih luas yang harus dikedepankan,” katanya.

Abdullah menegaskan, istilah oposisi tidak dikenal dalam sistem presidensial. “Tapi tentu yang ada semua jadi bagian dari pemerintahan. Hanya tetap, anggota DPRD Jember tidak meninggalkan hak dan kewajiban yang melekat, di samping hak legislasi dan budgeting, ada hak pengawasan. Ketika pengawasan dimainkan, tentu program-program pemerintah yang pro rakyat, pro poor, yang membawa kemaslahatan, harus didukung. Terlepas siapapun yang jadi pemerintah. Tapi ketika ada hal-hal yang kurang tepat, tentu harus dikritisi secara maksimal,” katanya. [wir/suf]


Apa Reaksi Anda?

Komentar