Politik Pemerintahan

Tak Ingin DPRD Jember Masuk Angin, AMJ Siapkan Aksi Massa Besok

Kustiono Musri, koordinator aksi Aliansi Masyarakat Jember

Jember (beritajatim.com) – Aksi massa akan mengiringi sidang paripurna hak menyatakan pendapat (HMP) di gedung DPRD Jember, Jawa Timur, Rabu (22/7/2020) besok. Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Jember (AMJ) akan mendukung hak menyatakan pendapat.

“Dalam proses hak menyatakan pendapat, kami perlu mendukung DPRD Jember untuk bisa konsisten dengan semangat awal dan tidak masuk angin,” kata Kustiono Musri, koordinator aksi, Selasa (21/7/2020).

Kustiono memahami jika aksi massa itu dilakukan di tengah pandemi. Oleh karenanya, dia menegaskan peserta wajib memakai masker. “Kami sebisa mungkin melakukan physical distancing,” katanya.

Kustiono dan kawan-kawan mendukung hak menyatakan pendapat, karena menilai Pemerintah Kabupaten Jember selama ini senantiasa mengabaikan parlemen dan perintah pemerintah pusat. “Parahnya aman-aman saja. Ini preseden buruk bagi pemerintahan daerah di era otonomi. Baru kali ini kami punya bupati seperti itu,” katanya.

Hak menyatakan pendapat ini sesuai hasil rekomendasi panitia angket yang selesai bekerja awal tahun ini. Pertama, meminta aparat penegak hukum yakni KPK, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia untuk menyelidiki dugaan tindak pidana khusus yang ditemukan oleh panitia hak angket. Dugaan tindak pidana khusus ini ada pada kegiatan proyek kontruksi maupun belanja tidak langsung terkait dengan hibah barang kepada masyarakat, serta kerjasama dengan pihak ketiga.

Kedua, meminta kepada BPK RI untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kepada Pemkab Jember, melibatkan organisasi pemerintah daerah terkait dan semua pemangku kepentingan atas temuan panitia hak angket DPRD Kabupaten Jember terhadap pengadaan barang dan jasa periode 2017 sampai sekarang.

Ketiga, panitia angket merekomendasikan agar semua penyedia barang dan jasa berbasis kontruksi rangka atap baja ringan menggunakan aplikator resmi bersertifikat. Keempat, memohon kepada Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi yang tegas berupa pemberhentian tetap terhadap Bupati Jember. Kelima, meminta kepada DPRD Kabupaten Jember untuk menggunakan hak menyatakan pendapat (HMP) atas hasil penyelidikan Panitia Hak Angket. [wir/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar