Politik Pemerintahan

Tahap Awal, KPU Ponorogo Dapat Rp 5,9 M dari Pemerintah Pusat

Ketua KPU Ponorogo Munajat(foto/dok.beritajatim.com)

Ponorogo (beritajatim.com) – Penyelenggaraan Pilkada Ponorogo saat masa pandemi Covid-19 ini, perlu penyesuaian terhadap protokol kesehatan. Untuk itu harus ada penambahan anggaran dalam Pilkada nanti.

Terkait hal iti, KPU Ponorogo sudah mendapatkan angin segar, selain mendapatkan tambahan anggaran dari Pemkab Ponorogo, juga dibantu oleh Pemerintah Pusat yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

“Untuk keperluan memenuhi protokol kesehatan, Pemerintah Pusat sudah mentransfer bantuan anggaran sebesar Rp 5,9 miliar,” kata Ketua KPU Ponorogo Munajat, Senin (29/6/2020).

Munajat mengungkapkan Pemerintah Pusat akan melakukan transfer secara bertahap. Pencairan pada termin awal ini dilakukan untuk persiapan terkait pemutakhiran data pemilih. Anggaran Rp 5,9 miliar itu rencananya akan digunakan untuk pengadaan berbagai alat kesehatan bagi petugas. Sebab alat pelindung diri ini menggunakan anggaran dari APBN tersebut. “Ya mulai dibelanjakan masker, thermo gun, face shield dan lainnya,” katanya.

Dalam hitung-hitungan yang dilakukan KPU Ponorogo, Munajat menyebut tambahan biaya yang dibutuhkan untuk Pilkada nanti sekitar Rp 17 miliar. Sebelumnya, pihaknya juga sudah beberapa kali melakukan rapat koordinasi dengan KPU Jatim dan KPU RI terkait tambahan biaya tersebut. “Kami juga sudah melakukan diskusi dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) terkait hal itu,” katanya.

Sementara itu, Sekda Agus Pramono menyebut Pemkab Ponorogo juga mengalokasikan anggaran untuk tambahan kebutuhan KPU. Pihaknya akan mengalokasikan anggaran Rp 3-4 miliar untuk KPU Ponorogo. Tambahan anggaran dari Pemkab ini difokuskan untuk tambahan honor bagi petugas tempat pemungutan suara. Sebab ada penambahan TPS untuk meminimalisir rantai penularan Covid-19. “Jumlah pastinya berapa, masih akan kami komunikasikan dengan pihak KPU Ponorogo,” pungkas Agus. [kun]

Apa Reaksi Anda?

Komentar