Politik Pemerintahan

Survei PUSAD: 98 Persen Warga Jatim Bersedia Diberi Money Politics

Surabaya (beritajatim.com) – Pemilihan Umum 2019 akan diselenggarakan sebentar lagi. Pemilu yang digadang sebagai pesta demokrasi ternyata dibarengi dengan beberapa praktik politik kotor, diantaranya adalah diksi provokatif, isu ketidak-netralan penyelegara pemilu yang membuat masyarakat cemas hingga praktik politik uang.

Semua uraian praktik politik kotor tersebut dikupas oleh Pusat Studi Anti-Korupsi dan Demokrasi (PUSAD) Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMS) dalam sebuah seminar yang diselenggarakan di Co Milenial Lantai 4 Gedung A UMS, Senin (8/4/2019).

Kegiatan seminar hasil survei ini pun dihadiri oleh Dizar Al-Farizi selaku Ketua Komisi Yudisial Penghubung Jawa Timur, M. Totok Hariyono selaku Komisioner Bawaslu Provinsi Jawa Timur, dan Arbayanto selaku Komisioner KPUD Jawa Timur sebagai pembicara.

PUSAD UMS sendiri merupakan pusat studi yang mengawal gerakan anti-korupsi dan jalannya demokrasi yang luber (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia) dan jurdil (Jujur Adil) dengan mencoba melihat lebih dalam melalui riset dan survey politik.

Salah satu yang meresahkan masyarakat terhadap jalannya Pemilu kerap kali dikarenakan oleh masih adanya praktik politik uang. PUSAD yang melakukan survei di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur dengan responden sebanyak 1067 jiwa menemukan temuan bahwa 98,2 persen masyarakat Jatim menyatakan mau menerima pemberian uang maupun bantuan lainnya dari calon.

Empat tertinggi pola money politics di Jawa Timur antara lain adalah Uang Tunai (Cash Money), Sembako, Dagang Pengaruh (trading of infulence) dan Infrastruktur. Menurut Satria Unggul W.P Direktur PUSAD UMS, money politics ini kemungkinkan besar telah ada sejak lama dan memungkinkan memang terjadi pada hari pemilihan umum dilaksanakan atau yang biasa disebut serangan fajar.

“Kami menemukan pola money politics yang juga bisa berbentuk kartu akses kesehatan yang dapat digunakan saat calon tersebut terpilih. Ini jelas akan mengurangi rasa percaya terhadap penyelenggara pemilu,” ujar Satria.

Satria pun mengatakan bahwa dalam temuan PUSAD kali ini, ada tiga daerah dengan praktek kecurangan berupa money politics tinggi, yakni Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Sumenep.

Satria pun mengatakan bahwa tingginya angka praktik politik uang di daerah tersebut tidak serta-merta dikarenakan ketidakmampuan ekonomi. Melainkan lebih cenderung dikarenakan kebiasaan yang telah lama terjadi.

“Tidak melulu karena faktor kurang ekonomi, tapi karena toleransi terhadap hal-hal yang demikian karena memang pada pemilu pemilu sebelumnya telah ada politik uang tersebut sehingga mereka menganggap bahwa pemilu tahun ini kemungkinkan besar akan sama saja,” terang Satria.

Selain tiga daerah dengan tingkat praktik politik uang yang tinggi yang telah disebutkan tadi ada juga beberapa daerah dengan tingkat praktik politik uang yang cukup rendah seperti Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kota Batu, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Madiun, Kabupaten Banyuwangi dan banyak lainnya.

Sedangkan sikap masyarakat ketika diberi uang atau hal sejenis menurut temuan PUSAD antara lain sebagai berikut; sebanyak 66,5 persen akan menerima tetapi tetap memilih sesuai hati nurani, sebanyak 16,67 persen akan menerima uangnya tetapi tidak memilih calon yang memberikan uang tersebut, dan sebanyak 15 persen menerima uang dan memilih calon yang memberi uang tersebut. Untuk yang menolak praktik uang tersebut dan tidak menerima uang pemberian calon hanya sebanyak 1,87 persen. [adg/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar