Politik Pemerintahan

Surati PKB, NU Jember Minta Interpelasi

Jember (beritajatim.com) – Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyurati Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa terkait tidak adanya kuota formasi calon pegawai negeri sipil untuk pemerintah daerah setempat.

Surat tertanggal 5 November 2019 ini ditandatangani Rais Aam KH Muhyiddin Abdussomad, Katib Syuriah KH Ahmad Dawam Wahib, Ketua KH Abdullah Syamsul Arifin, dan Sekretaris Abdul Hamid Pujiono.

Ada dua butir permintaan dalam surat itu. Pertama, menggunakan hak bertanya kepada bupati Jember terkait persoalan tersebut. Kedua, memanggil bupati terkait persoalan di atas.

Abdullah mengatakan, berdasarkan informasi yang diperoleh Komisi A DPRD Jember, ketiadaan kuota formasi CPNSD ini karena keterlambatan pengusulan. “Keterlambatan pengajuan itu salah satunya karena perubahan SOTK (Susunan Organisasi dan Tata Kerja) yang belum disetujui pemerintah provinsi. Ada saran segera menggunakan SOTK lama, tapi tidak segera ditindaklanjuti Pemkab Jember sehingga kemudian pengajuan baru dilakukan pada Agustus 2019. Padahal menurut undang-undangnya pengajuan terakhir pada Maret-April,” katanya.

Abdullah mengatakan, DPRD Jember punya fungsi pengawasan. Maka diharapkan menggunakan hak-hak konstitusi untuk mengklarifikasi dan mempertanyakan. “Di samping hak dengar pendapat, nanti berkembang menjadi hak interpelasi,” kata pria yang akrab disapa Gus Aab ini.

Menurut Gus Aab, NU punya tanggung jawab sosial untuk mengawal dan mengawasi terhadap hal-hal terkait tidak tercapainya kemaslahatan umat dan terlantarnya hajat kehidupan masyarakat.

Permintaan agar mengawal kontroversi kuota CPNS daerah ini sebenarnya tak hanya untuk PKB. Abdullah ingin partai lain yang memiliki hubungan emosional dan kultural dengan NU juga menggunakan hak bertanya kepada pemerintah daerah.

Wakil Bupati Jember Abdul Muqiet Arief menghormati keinginan Dewan melakukan interpelasi. “Saya kira itu hak Dewan. Mungkin nanti pihak Pemkab memiliki alasan, karena yang saya tahu, Pak Mirfano (Sekretaris Daerah Jember) sudah mengatakan kepada media, bahwa usulan formasi CPNS sudah disampaikan. Cuma ada sedikit masalah,” katanya. Permasalahan itu terkait SOTK.

Muqiet berbaik sangka. “Terlepas dari partai pendukung atau tidak, saya menanggapi sebagai sesuatu yang positif. Saya positive thinking bahwa dinamika kehidupan politik di Jember berjalan,” kata Muqiet.

Mirfano membantah jika Pemkab Jember tak mengusulkan kuota CPNS daerah. Pemkab Jember sudah mengusulkan kuota sebesar 764 CPNS. “Rinciannya di antaranya 388 orang tenaga pendidikan, 140 orang tenaga kesehatan, dan tujuh orang tenaga penyuluh,” kata Mirfano, Selasa (29/10/2019).

Kuota 764 CPNS sudah disesuaikan dengan kebutuhan, termasuk menggantikan PNS yang sudah pensiun. Tenaga fungsional pendidikan dan kesehatan jadi prioritas sesuai perintah pemerintah pusat. [wir/suf]



Apa Reaksi Anda?

Komentar