Politik Pemerintahan

Surati Gubernur, Sekda Minta Perbup KSOTK Jember Dibatalkan

Jember (beritajatim.com) – Sekretaris Daerah Kabupaten Jember Mirfano melayangkan surat ke Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Dia minta gubernur membatalkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (KSOTK) 2021.

Dalam surat tertanggal 22 Januari 2021 tersebut, Mirfano juga meminta agar gubernur mengirimkan tim untuk menyosialisasikan peraturan manajemen aparatur sipil negara (ASN) dan peraturan turunannya. “Sehingga kegaduhan yang terjadi bisa diminimalisasi,” katanya.

Mirfano melaporkan bahwa, Bupati Faida telah menerbitkan kembali surat keputusan pelaksana tugas (Plt) untuk eselon II, III, dan IV secara massif hampir di seluruh organisasi perangkat daerah. “Ini mengindikasikan bahwa bupati belum menjalankan surat gubernur 15 Januari 2021. Surat keputusan Plt diterima pejabat bersangkutan setelah surat gubernur diterbitkan, sebagian besar diterima pada 20 dan 21 Januari 2021,” kata Mirfano.

Menurut Mirfano, kondisi tersebut menimbulkan kegaduhan di kalangan ASN. Sebagian pejabat menolak surat keputusan itu.”Adapun dasar penolakan adalah pejabat yang semula definitif memperoleh surat keputusan Plt pada jabatan yang sama. Ada juga pejabat yang semula definitif menjadi Plt pada jabatan di organisasi perangkat daerah lain. Ada pejabat yang memperoleh surat keputusan Plt pada jabatan yang masih ada pejabat definitifnya,” katanya.

Penerbitan surat keputusan pelaksana tugas ini, menurut Mirfano, menggunakan dasar hukum Peraturan Bupati tentang KSOTK 2021. “Hal ini menunjukkan bahwa KSOTK 2021 telah diundangkan. Pengundangan KSOTK 2021 tidak melalui proses pengundangan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini sekretaris daerah definitif,” katanya.

“Dengan diterbitkannya Perbup KSOTK 2021, maka seluruh jabatan demisioner, sehingga untuk mengisi kekosongan harus segera ditetapkan pejabat untuk mengisi formasi jabatan dalam KSOTK baru tersebut,” kata Mirfano.

Mirfano menegaskan, penetapan pejabat pelaksana tugas bermakna telah terjadi perubahan status hukum terhadap pejabat definitif atau pejabat pelaksana tugas pada KSOTK sebelumnya. Maka telah terjadi penggantian jabatan yang bersangkutan, sehingga melanggar Pasal 71 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota menjadi Undang-Undang.

“Penetapan pejabat pelaksana tugas hanya dapat dilakukan pada jabatan kosong oleh pejabat yang eselonnya setara atau setingkat lebih tinggi sesuai Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor 1/SE/I/2021 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian,” kata Mirfano.

Penerbitan KSOTK 2021 membuat seluruh pejabat berstatus staf. Mirfano mengingatkan, pembebastugasan jabatan menjadi staf harus melalui pemeriksaan oleh atasan langsung, sesuai Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. “Manakala tidak melalui proses tersebut maka yang bersangkutan harus dikukuhkan kembali dalam jabatan yang disandangnya dalam jabatan sesuai KSOTK sebelumnya,” katanya.

“Akibat dari demisioner di mana seluruh ASN berposisi sebagai staf, maka tidak ada yang memenuhi syarat untuk menduduki posisi jabatan eselon II, III, dan IV, walaupun dengan status pelaksana tugas atau pelaksana harian,” kata Mirfano.

Hal ini, tambah Mirfano, bermakna telah terjadi stagnasi dalam tata kelola pemerintahan Kabupaten Jember serta krisis legalitas pejabat. “Dalam pandangan kami, kondisi tesebut telah masuk kategori sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,” katanya. [wir/kun]



Apa Reaksi Anda?

Komentar