Politik Pemerintahan

Surat Sanksi Penurunan Pangkat Diserahkan ke Kepala Bappeda Jember

Ahmad Imam Fauzi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember,

Jember (beritajatim.com) – Surat sanksi penurunan pangkat diserahkan kepada Ahmad Imam Fauzi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember, Jawa Timur, di kediamannya, Selasa (1/12/2020).

“Saya sudah sampaikan dan saya laporkan ke Pak Sekda (Sekretariat Daerah Mirfano),” kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember Ruslan Abdul Ghani.

Mirfano membenarkan jika surat keputusan sanksi sudah diserahkan hari ini. “Sebagai atas langsung Pak Fauzi, saya telah melakukan pemeriksaan dan dengan beberapa pertimbangan dijatuhkan sanksi hukuman disiplin ringan sesuai kewenangan atasan langsung di Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010,” katanya.

Sanksi terhadap Fauzi ini didasarkan pada surat Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bernomor 739/1977/060/2020 tertanggal 19 Oktober 2020 tentang Hasil Pemeriksaan Kepala Bappeda Kabupaten Jember atas Pernyataan yang Viral di Media Online, yang ditujukan kepada Pelaksana Tugas Bupati Jember Abdul Muqiet Arief.

Dalam surat itu, Gubernur Khofifah memerintahkan Pelaksana Tugas Bupati Abdul Muqiet Arief, agar segera menjatuhkan hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun.

Sanksi ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2020 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada pasal 7 ayat 4 huruf a, Romawi III Huruf C Angka 1c Poin 4 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor 21 Tahun 2010.

Selain itu, Pelaksana Tugas Bupati Muqiet diminta membina Fauzi secara intensif untuk menjaga kondusivitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Jember dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Sanksi ini dijatuhkan setelah dilakukan pemeriksaan tim Pemprov Jatim sehubungan dengan munculnya pemberitaan di salah satu media dalam jaringan pada 6 Oktober 2020 berjudul ‘Kepala Bappekab Jember Tuding Gubernur Khofifah Lalai’.

Menurut surat Khofifah tersebut, Fauzi telah melakukan indisipliner berupa pemberian pernyataan bahwa ‘keterlambatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah kabupaten dan kota seluruh Jatim karena kelalaian gubernur. Pernyataan ini dinilai dapat mempengaruhi kewibawaan atau kehormatan gubernur dan Pemprov Jatim.

“Dalam perkembangannya kemudian, rekomendasi sanksi dari gubernur itu merupakan hal yang mutlak harus dilaksanakan. Sebab itu Pak Wabup (Wakil Bupati Jember Abdul Muqiet Arief) mengambil langkah menjatuhkan sanksi sesuai surat gubernur. Jadi prinsipnya kami patuh kepada pemerintah provinsi,” kata Mirfano.

Dengan demikian, pangkat Fauzi turun dari golongan 4b ke 4a dan tetap pada eselon IIB. Fauzi sendiri enggan berkomentar banyak. “Saya pelajari dulu. Saya merasa banyak kejanggalan. Sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, saya punya waktu 21 hari untuk menerima atau tidak,” katanya. [wir/kun]



Apa Reaksi Anda?

Komentar