Politik Pemerintahan

Surat Bupati ke DPRD Jember Soal Covid Tak Ditembuskan Gubernur

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa

Jember (beritajatim.com) – Surat Bupati Faida untuk DPRD Jember, Jawa Timur, mengenai realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 tertanggal 14 April 2020 ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan. Namun surat itu tidak ditembuskan kepada Gubernur Jawa Timur sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat.

Tidak adanya tembusan ini membuat sejumlah anggota DPRD Jember dan DPRD Jawa Timur bertanya-tanya. Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Anik Maslachah melihat seharusnya gubernur mendapatkan tembusan surat. “Ini kan hubungannya dengan prosedur, etika, fatsun politik, dan aturan main,” katanya.

Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi tak berani berspekulasi soal tidak adanya tembusan surat untuk Gubernur Khofifah. “Barangkali, ini khusnuzon kami, memang tidak diperlukan tembusan kepada gubernur. Barangkali bupati berpendapat ini implementasi surat keputusan bersama dua menteri. Barangkali bupati berpandangan cukup dua menteri itu, toh yang bikin kebijakan bukan gubernur,” katanya.

Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim mengatakan, surat kepada DPRD adalah pemberitahuan bahwa bupati sudah melakukan pengalihan anggaran untuk penanganan Covid-19. “Gubernur tidak diberi tembusan. Padahal sampai saat ini Jember belum punya peraturan daerah APBD dan hanya memakai peraturan kepala daerah (perkada),” katanya.

Halim melihat surat ini melangkahi fungsi dan peran gubernur selaku perwakilan pemerintah pusat dan pemerintah atasan yang membina. “DPRD Jember akan mengirim surat kepada Mendagri dengan ditembuskan Gubenur, bahwa kami tidak pernah diajak bicara soal refocusing tersebut. Artinya refocusing hanya sepihak dan DPRD tak dilibatkan,” katanya.

Dimintai konfirmasi, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jember Gatot Triyono menyatakan, gubernur sudah mendapat laporan formal dan informasi. “Bupati selalu berkomunikasi. Jika ada salah satu pejabat provinsi mengatasnamakan gubernur, ditanyakan pada guberrnur saja. Karena kami tidak tahu soal internal pemerintah propinsi, siapa saja yang ditugasi mengawal anggaran Covid-19 untuk kabupaten dan kota di Jawa Timur,” katanya, Jumat (17/4/2020) siang.

Dalam surat bupati kepada DPRD Jember ini diungkapkan, bahwa Pemkab telah melakukan penyesuaian belanja daerah dalam Peraturan Bupati Nomor 3 tahun 2020 tentang Penggunaan APBD Tahun Anggaran 2020 dan melakukan rasionalisasi belanja. Rinciannya:

1. Belanja pegawai yang semula Rp 1,446 triliun dipangkas menjadi Rp 1,428 triliun, atau berkurang Rp 17,732 miliar.
2. Belanja barang dan jasa yang semula Rp 1,092 triliun dipangkas menjadi Rp 1,046 triliun, atau berkurang Rp 45,926 miliar.
3. Belanja modal yang semula Rp 798,728 miliar dipangkas menjadi Rp 489,794 miliar, atau berkurang Rp 308,934 miliar.

Hasil rasionalisasi itu dialihkan untuk penanganan Covid-19 yang terbagi tiga bidang. Anggaran penanganan kesehatan sebesar Rp 310,052 miliar; anggaran penanganan dampak ekonomi sebesar Rp 81,964 miliar; dan anggaran penyediaan jaring pengaman sosial sebesar Rp 87,400 miliar.

Dalam surat itu disebutkan, penyesuaian pendapatan daerah dan rasionalisasi belanja terlebih dahulu melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada DPRD. Anik Maslachah mengingat, Jember belum memiliki Peraturan Daerah APBD 2020 yang harus dijabarkan. Menurutnya, solusi untuk realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 di Jember adalah mengesahkan Perda APBD 2020 dulu sebagaimana disarankan Gubernur Khofifah. [wir/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar