Politik Pemerintahan

Supaya Aman, Bupati dan DPRD Jember Konsutasi ke Gubernur

Bupati Jember Hendy Siswanto dan Ketua DPRD Itqon

Jember (beritajatim.com) – Dokumen Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2021 akan diajukan Jumat (26/3/2021) sore besok ke DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur.

“Pemkab Jember sekarang masih input (anggaran) KUA-PPAS. Ngebut. Lembur. Insya Allah besok sore masuk,” kata Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi, Kamis (25/3/2021).

Informasi yang diterima Itqon, selain beberapa organisasi perangkat daerah yang belum selesai memasukkan data anggaran, ada hal terkait Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang harus diselesaikan. “Karena bupati ini menyusun KUA-PPAS, otomatis SIPD yang lama dari Bupati Faida dulu, super user-nya harus dihapus dan diganti super user baru, dan ini butuh proses,” kata Itqon.

Namun, menurut Itqon, bupati dan pimpinan parlemen sudah sepakat untuk berkonsultasi dulu dengan Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Surat permohonan konsultasi sudah dilayangkan kemarin.

“DPRD untuk lebih amannya, legitimasi untuk starting point, untuk memulai pembahasan minimal ada pegangan selembar kertas entah berita acara atau apa. Di situ ada tanda tangan pejabat pemprov, Bupati Hendy Siswanto, dan empat pimpinan Dewan untuk sepakat membahas. Itu jadi landasan untuk saya membahas di Badan Anggaran,” kata Itqon.

Ini dikarenakan ada dua tafsir terhadap pembahasan APBD ini. Pertama, DPRD dan bupati membahas KUA-PPAS lebih dulu sebelum membahas Rencana APBD 2021. “Cuma ini kan butuh waktu lama,” kata Itqon.

Kedua, pandangan bahwa eksekutif dan legislatif sebaiknya langsung membahas RAPBD 2021. “Karena tahapan KUA-PPAS sudah terlampaui (pada tahun 2020), maka seyogyanya bupati langsung mengajukan draft Peraturan Daerah RAPBD. Langsung dibahas dan disepakati. KUA-PPAS bagaimana? Ya kalau diizinkan gubernur, KUA-PPAS ini menyesuaikan dengan kesepakatan RAPBD. Tapi lagi-lagi ini pendapat. Kita butuh legal standing,” kata Itqon.

Itqon berharap Pemprov Jatim memberikan tanggapan secepatnya. “Soalnya bupati juga berkenan untuk konsultasi bersama-sama. Dan di surat DPRD itu secara eksplisit menyatakan, bahwa yang akan berkonsultasi adalah bupati dan pimpinan DPRD Jember,” katanya. [wir/kun]



Apa Reaksi Anda?

Komentar