Politik Pemerintahan

Suli Faris Dukung Rencana Pemekaran Desa di Pamekasan

Pamekasan (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Suli Faris mendukung penuh rencana pemekaran sejumlah desa maupun kecamatan di daerah berslogan Bumi Gerbang Salam, seperti yang kembali diwacanakan oleh Bupati Badrut Tamam, beberapa waktu lalu.

Terlebih wacana tersebut merupakan gagasan lama yang sempat dibahas legislatif bersama eksekutif pada 2008 silam. Sayang gagal terealisasi karena terkendala sejumlah faktor teknis maupun non teknis yang perlu diperbaiki.

“Wacana (pemekaran desa) yang dilempar bupati, sebenarnya sudah pernah muncul pada 2008 lalu. Saat itu kami di DPRD membahas perda (peraturan daerah) pemekaran desa, sekaligus perubahan status desa menjadi kelurahan dan kelurahan menjadi kecamatan,” kata Suli Faris, kepada beritajatim.com, Kamis (24/1/2019) malam.

Bahkan pihaknya menyampaikan gagasan tersebut juga sempat menjadi perbincangan publik, khususnya di desa yang masuk dalam pembahasan. “Saat itu sempat ramai seputar pentingnya pemekaran, seperti Blumbungan (Larangan), Plakpak (Pagantenan), Tlonto Rajhe (Pasean) dan desa lainnya,” ungkapnya.

“Tidak hanya soal pemekaran, juga ada desa di dekat kota (Pamekasan) yang direncanakan dinaikkan statusnya menjadi kelurahan. Bahkan waktu itu, pertimbangan Kecamatan Proppo yang membawahi 27 desa juga sempat dibahas. Hanya saja hal itu tidak semudah yang dibayangkan,” imbuhnya.

Dari itu pihaknya menemukan solusi dari berbagai kendala yang dihadapi kala menggagas pemekaran, beberapa tahun silam. “Prinsip dalam pemekaran desa harus ada prakarsa dari masyarakat, DPD (Dewan Permusyawaratan Desa) dan pemerintah desa,” jelasnya.

“Formilnya (pemekaran desa) diajukan dari pemerintah desa melalui camat yang dihasilkan melalui musyawarah di tingkat desa, baru setelah selesai diajukan ke pemkab melalui kecamatan,” sambung pria yang akrab disapa Suli.

Terdapat proses lain yang harus dilakukan pemkab untuk merealisasikan gagasan tersebut. Di antaranya mengkaji secara teknis dan non teknis mempelajari karakter masyarakat di lapangan. “Kalau kajian sudah selesai dan memenuhi syarat, pemkab menyampaikan hasil kerjanya dan dilanjutkan dengan membuat perda tentang pemekaran desa,” bebernya.

“Setelah perda selesai, baru dibentuk desa persiapan. Selanjutnya dilakukan pembagian wilayah, jadi rumit dan panjang. Kalau memang serius tinggal koordinasi dengan legislatif dan kami kira bupati tidak perlu bingung tentang perda. Karena dokumennya masih ada,” detail politisi yang menjabat sebagai Ketua DPC PBB Pamekasan.

Dari itu pihaknya menyampaikan dukungan terhadap wacana yang dilontarkan Bupati Badrut Tamam. “Wacana itu kami dukung, apalagi gagasan tersebut juga merupakan inisiatif dari kami sejak 2008 silam. Saat itu Sekda (Sekretaris Daerah) Pak Herman Kusnadi, beliau juga termasuk pihak yang setuju terhadap pemekaran,” pungkasnya. [pin/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar