Politik Pemerintahan

Sukses Berinovasi, Pemprov Jatim Kembali Raih BKN Awards

Kepala BKD Provinsi Jatim, Anom Surahno menerima penghargaan BKN Awards di Jakarta, Rabu (25/9/2019).

Surabaya (beritajatim.com) – Pemprov Jatim kembali meraih penghargan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Awards. Prestasi ini diberikan pemerintah pusat untuk kategori Perencanaan Kebutuhan, Pelayanan Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun, tingkat provinsi.

Ini adalah penghargaan kali ketiga bagi Pemprov Jawa Timur secara berturut-turut. Dua tahun sebelumnya pada 2017 dan 2018, pemprov juga mendapat penghargaan yang sama. “Kami bersyukur atas apresiasi ini. Mudah-mudahan, ini menjadi pemicu bagi kami untuk menjadi lebih baik,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jatim, Anom Surahno, Rabu (25/9/2019).

Bagi Anom, penghargaan bukanlan tujuan utama. Sebaliknya, yang terpenting adalah tujuan reformasi birokrasi di Pemprov Jatim berjalan baik, sehingga pelayanan publik bisa berjalan maksimal.

 

Anom mengatakan, prestasi ini didapat atas inovasi Pemprov Jatim dalam beberapa hal. Di antaranya adalah perencanaan kebutuhan pegawai berbasis aplikasi, serta ketepatan dalam memetakan kebutuhan pegawai berdasarkan kebutuhan dan potensi daerah.

“Inovasi ini kami sebut pelayanan papperless. Pengurusan pensiun otomatis. Lewat inovasi ini, pelayanan kepangkatan dan pensiun tepat waktu,” katanya.

Di luar itu, BKD Jatim, lanjut Anom juga terus berbenah. Harapannya, misi sebagai birokrasi kelas dunia, sebagaimana dicanangkan pemeruntah pusat bisa tercapai. “Tahun 2024, roadmap ASN (Aparatur Sipil Negara) birokrasi di Indonesia harus mendunia. Karena itu birokrasi harus bertambah bagus. Salah satunya, seluruh ASN harus bisa berbahas Inggris,” katanya.

Untuk diketahui, selain Pemprov Jatim, BKN Awards 2019 tingkat kabupaten/kota juga diraih oleh Pemkab Tulungagung dan Kota Kediri. [tok/suf]

Penghargaan BKN Awards juga diberikan kepada :
– Tingkat Kementerian – Kementerian ESDM
– Tingkat Kelembagaan – Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
– Tingkat Kota A – Pemkot Cirebon
– Tingkat Kota B – Pemkot Singkawang
– Tingkat Kabupaten – Pemkab Sikka

Kategori Implementasi SAPK dan CAT
– Kemenkumham
– PPAT
– Pemprov Sumatra Barat
– Pemkot Tangerang
– Pemkot Mongondow
– Pemkab Fakfak Barat





Apa Reaksi Anda?

Komentar