Politik Pemerintahan

Sudahkah Pemkab Jember Patuhi Teguran Mendagri? Ini Jawaban Sekda

Jember (beritajatim.com) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melalui Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menegur dan memerintahkan Pemerintah Kabupaten Jember melaksanakan tiga hal.

Tiga perintah yang harus dilaksanakan adalah pencabutan belasan surat kepusan mutasi, pencabutan 30 peraturan bupati mengenai KSOTK (Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja), dan tidak lanjut surat Menterti Dalam Negeri mengenai peringatan atas penggantian Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependuduan Kabupaten Jember.

Surat Mendagri sudah diterbitkan pada 11 November 2019 dan surat Gubernur sudah diterbitkan pada 10 Desember 2019. Apakah sudah dilaksanakan? Beritajatim.com meminta konfirmasi pelaksanaan surat ini kepada Sekretaris Daerah Jember Mirfano, Selasa (17/12/2019) malam. “No comment,” katanya.

Sebelumnya, DPRD Jember menghentikan sementara proses pembahasan RAPBD 2020 karena menunggu Pemkab mematuhi perintah dalam surat tersebut. “Itu semata-mata bentuk kehati-hatian kami,” kata Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi.

Wakil Gubernur Emil Dardak sebelumnya berharap apa yang disampaikan Mendagri bisa dihormati. “Kalau ada penjelasan, silakan sampaikan secara resmi,” katanya saat berkunjung ke Kabupaten Jember, Sabtu (14/12/2019) lalu.

Menurut anggota DPRD Jawa Timur Moh Satib, ketika Mendagri menegur sebagai atasan, berarti ada persoalan di bawah. Pemkab Jember seharusnya mengikuti. “Ego pribadi harus kita buang,” katanya. (wir/kun)

Apa Reaksi Anda?

Komentar