Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

Status Lahan Jadi Kendala PTSL, Pemkab Malang Harus Berani Ambil Terobosan

Malang (beritajatim.com) – Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL tahun 2022 disambut antusias warga masyarakat di Desa Tumpukrenteng, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang.

“Di tahun 2022 ini warga masyarakat Desa Tumpukrenteng sangat antusias mengikuti program pemerintah yang bersumber dari BPN,” ungkap Kades Tumpukrenteng, Helmiawan Khodidi, Sabtu (15/01/2022).

Helmiawan menjelaskan, status tanah yang ada di Desa Tumpukrenteng adalah tanah yasan dan tanah gogol. “Jadi status tanah yang ada disini satu tanah yasan dan tanah gogol, jadi kayak tanah Eigendom, tanah negara disini tidak ada, hanya ada tanah yasan dan gogol dan terdiri dari dua yakni tanah darat dan sawah,” ujarnya.

Hanya saja, saat ini banyak perubahan fungsi tanah yang terjadi di Desa Tumpukrenteng. Dijelaskan Helmiawan, sejak tahun 1970-an, sekitar 40 hektar lahan kering statusnya menjadi sawah. Sehingga saat proses PTSL berjalan menjadikan banyak kendala.

“Tapi, lagi lagi sampai saat ini kami belum mendapatkan jawaban apa-apa dari Dinas Pengairan Kabupaten Malang, sehingga PTSL ini berjalan kami pun berharap tanah yang sudah menjadi sawah ini, statusnya ikut berubah, dan kami tidak berani merubahnya langsung karena belum ada rekomtek alih fungsi dari dinas Pengairan Kab. Malang, Lah inilah yang saya sayangkan, yang artinya dari Dinas Pengairan Pemkab Malang sendiri kurang responsif dan kurang cakap atas perubahan data, yang dibutuhkan pemerintah desa,” paparnya.

Pria yang juga pengurus DPP APDESI bidang pariwisata dan lingkungan hidup ini berharap, instansi terkait untuk memprioritaskan nasib desa agar sejalan dengan program dan visi misi Malang Makmur.

“Malang akan menjadi maju, apabila pembangunan dimulai dari desa, tentunya dengan data harus valid sehingga saat menentukan kebijakan tidak ada trouble. Bupati dan Wakil Bupati harus berani mengambil kebijakan terutama terhadap lemotnya pelayanan dari kepala dinas terkait, kepala dinas juga begitu, tidak hanya sekedar mengamankan jabatannya sebagai kepala dinas tapi harus betul-betul bisa berkontribusi terhadap desa,” tuturnya.

Kades yang akrab disapa didik ini menambahkan, Malang Makmur hanya akan menjadi selogan apabila bupati dan wakil bupati tidak melakukan evaluasi berkala kinerja bawahannya.

“Contohnya kami sudah mengajukan 40 hektar lahan kepada dinas pengairan sebagai pengganti alih fungsi, tapi sampai hari ini belum ada tindaklanjut, padahal ini sangat penting bukan hanya menyangkut status lahan, tapi juga menyangkut kejelasan perijinan bagi para investor yang sampai hari ini status alih fungsi lahannya terkatung-katung, Kepala Dinas harus berani ambil terobosan, sebab itu adalah pembeda dari jabatan ketua RT,” pungkasnya. (yog/kun)


Apa Reaksi Anda?

Komentar