Politik Pemerintahan

SPSI Bojonegoro Tolak SE Kemenaker untuk Tidak Menaikkan UMK

Ketua SPSI Kabupaten Bojonegoro Soegihanto

Bojonegoro (beritajatim.com) – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Bojonegoro menyatakan sikap menolak Surat Edaran (SE) Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Ketua SPSI Kabupaten Bojonegoro Soegihanto mengatakan penolakan terhadap adanya SE tersebut dinilai memberatkan bagi buruh. Selain itu, dia menyebut bahwa perusahaan yang ada di Kabupaten Bojonegoro harus mengikuti aturan penetapan UMK yang telah ditetapkan.

“Kami akan tetap mengikuti survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) bagi buruh, jika hasil survei KHL naik maka kami akan perjuangkan ada kenaikan UMK sesuai hasil survei,” ujarnya, Selasa (2/11/2020).

Hal itu, menurut Soegihanto, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan dan UMP. Survei KHL rencananya akan dilakukan besok di beberapa pasar tradisional, seperti Pasar Banjarejo, Sumberrejo, dan Pasar Kalitidu.

“Survei tersebut menggunakan 64 indikator. Salah satunya menyangkut kebutuhan pangan, papan dan sandang. Sementara kita abaikan dulu SE Kemenaker yang mengatur penetapan UMK 2021,” jelasnya.

Salah satu alasan yang menjadi dasar penolakan tersebut, adalah adanya penetapan upah minimum tersebut disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19 yang sedang terjadi saat ini. Sehingga, tidak melakukan kenaikan upah minimum dan disamakan dengan tahun sebelumnya.

Kepala Disperinaker Kabupaten Bojonegoro Gunardi mengungkapkan, pihaknya baru akan mengumpulkan Dewan Pengupahan Kabupaten untuk melakukan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Bojonegoro. “Besok kita kumpulkan dewan pengupahan untuk rapat KHL sebagai acuan penetapan UMK Bojonegoro,” ujarnya.

Penetapan UMK Bojonegoro 2021 itu ditarget bisa selesai akhir November atau awal Desember 2020. Pihaknya mengaku belum bisa memprediksi apakah UMK Bojonegoro akan mengalami kenaikan atau bahkan menurun. Seperti diketahui, UMK Bojonegoro 2020 sebesar Rp 2.016.781. Jumlah tersebut masuk 20 besar tertinggi di Jawa Timur.

Sementara diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021 sebesar Rp 1.868.777. Penetapan dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pada 30 Oktober. Nilai UMP tersebut naik 5,65 persen atau Rp 100.000 dibandingkan dengan UMP 2020 yaitu 1.768.000. [lus/ted]



Apa Reaksi Anda?

Komentar