Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

Spirit Kemitraan Strategis Eksekutif-Legislatif di Pamekasan

Pamekasan (beritajatim.com) – Semangat kemitraan strategis, sinergis dan komitmen antara eksekutif bersama legislatif, dinilai sebagai motivasi dalam mewujudkan kabupaten yang berdaya saing.

Hal tersebut disampaikan Bupati Pamekasan, Badrut Tamam saat memberikan sambutan dalam Rapat Paripurna Penandatanganan Peraturan Daerah (Perda) tentang Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020.

Termasuk penandatanganan Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Palfon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022 di Gedung DPRD Pamekasan, Jl Kabupaten 107, Kamis (12/8/2021).

Rapat paripurna tersebut, dipimpin langsung oleh Keta DPRD Pamekasan, Fathor Rohman, dihadiri sejumlah anggota legislatif, serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Pamekasan.

“Memang waktu yang kita miliki cukup terbatas, namun dengan kapasitas dan komitmen serta kompetensi yang dimiliki saudara pimpinan dan anggota DPRD Pamekasan, kami yakin proses perencanaan dan penganggaran tahun 2022 akan selesai tepat waktu,” kata Bupati Badrut Tamam.

Pihaknya juga sangat mengapresiasi komitmen yang disampakan legislatif untuk bersama mewujudkan Pamekasan sebagai kabupaten yang berdaya saing. “Sekali lagi, kapasitas dan komitmen serta kompetensi legislatif untuk selalu menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan pengabdian,” ungkapnya.

“Hal ini membuktikan semangat kemitraan strategis, sinergis dan komitmen antara eksekutif dan legislatif terjaga dengan baik. Sekaligus akan menjadi modal utama untuk membangun Kabupaten Pamekasan menjadi kabupaten yang berdaya saing dengan kabupaten maju di Indonesia,” tegasnya.

Ungkapan terimakasih juga disampaikan kepada para wakil rakyat yang telah memberikan perhatian serius dalam Perancangan KUA-PPAS Tahun 2022. “Tentunya penandatanganan KUA-PPAS ini membuktikan eratnya kemitraan antara legislatif dan eksekutif dalam bekerja sama membangun Pamekasan ke arah yang lebih baik,” jelasnya.

“Namun tidak kalah penting, kami juga akan segera melakukan eksistensi rancangan kerja dan anggaran satuan kerja berdasar KAU-PPAS yang sudah ditanda tangani. Agenda ini juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah,” pungkasnya. [pin/ted]


Apa Reaksi Anda?

Komentar