Politik Pemerintahan

Soal Tatib Pemilihan Wawali Kediri, Begini Tanggapan Ketua Pansus

Ketua Pansus, Azhari

Kediri (beritajatim.com) – Pemilihan Wakil Wali Kota Kediri memasuki babak baru. Menyusul, tata tertib pemilihan hasil pansus sudah dievaluasi oleh Bagian Hukum Propinsi Jawa Timur.

Ada beberapa pasal yang harus diubah disesuaikan dengan aturan diatasnya. Tetapi secara umum, tata tertib yang sudah disusun tidak banyak mengalami perubahan. Beberapa perubahan diantaranya terkait panitia pemilihan khusus .

Pada draft awal jumlah anggota panitia pemilihan sejumlah fraksi yang ada tetapi hasil evaluasi, ini jumlahnya kurang lebih sama dengan jumlah anggota pada komisi.

Begitu juga terkait masa kerja dari panitia pemilihan, yang sebelumnya masa kerja panitia pemilihan akan berakhir setelah adanya penetapan calon terpilih, tetapi hasil evaluasi ini menyebutkan masa tugasnya hanya berlaku 6 bulan sejak ditetapkan oleh paripurna dan berkwajiban melaporkan kinerjanya pada paripurna sebelum masa kerjanya berakhir.

Berkaitan dengan pasal 6 ayat 3 dalam tatib yang menimbulkan penolakan dari sebagian besar fraksi di DPRD Kota Kediri, yang mana dalam pasal tersebut  menyatakan bahwa Anggota DPRD yang ditetapkan sebagai calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib mengundurkan diri dari jabatannya sebagai anggota DPRD, tidak mengalami perubahan.

“Sebagai ketua pansus, hasil evaluasi ini telah mempertegas pasal yang menjadi perdebatan diantara fraksi di DPRD selama ini. Dari awal saya sebagai ketua pansus, sekaligus mewakili Fraksi Partai Demokrat sudah mengkaji dalam ‘pasal’ dalam tatib tersebut yang saya sesuaikan dengan aturan-aturan diatasnya. Walaupun ini adalah hajatnya DPRD Kota Kediri, tetapi kita tidak bisa serta merta membuat aturan sendiri. Semua harus disesuaikan dengan aturan diatas kita,” kata Ketua Pansus, Azhari, Rabu (23/2/2021).

“Sebagai ketua pansus saya meminta tatib hasil evaluasi ini segera ditetapkan oleh dprd melalui paripurna supaya tahapan pelaksanaan daam tatib segera bisa kita lakukan,” tutupnya.

Wacana pemilihan Wakil Wali Kota Kediri ini muncul setelah Hj. Lilik Muhibbah wafat sebagai wawali Kediri. Abdullah Abu Bakar dan Lilik Muhibbah pasangan wali kota dan wakil wali kota Kediri yang diusung oleh Partai Amanat Nasional dan Nasional Demokrat.

Namun, di kalangan Anggota DPRD Kota Kediri terjadi bersilang pendapat tentang syarat calon wakil wali kota. Perdebatan ini terjadi dalam rapat paripurna yang membahas tata tertib pengisian Wawali Kota Kediri akhir Desember lalu.

Sebanyak 50 persen anggota dewan menolak satu pasal yang dianggap krusial dalam pemilihan. Pasal tersebut mengatur syarat anggota DPRD yang ditetapkan sebagai calon Wakil Walikota wajib  mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Anggota DPRD. [nm/ted]


Apa Reaksi Anda?

Komentar