Politik Pemerintahan

Soal Sanksi dari Gubernur, Bupati Faida: Situasi Politik Sedang Pilkada

Jember (beritajatim.com) – Bupati Faida terkena sanksi dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Sanksi akibat keterlambatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020.

“Saya memahami bahwa situasinya sedang seperti ini. Saya memahami. Tapi juga ada yang saya herankan, karena (berdasarkan) rekomendasi Mendagri, keterlambatan itu tanggung jawab bupati dan DPRD. Tapi sanksi yang turun hanya untuk bupati, tidak digaji. Saya paham soal itu. Saya kira akan ada hikmah yang besar,” kata Faida, di Rumah Sakit dr. Syaiful Anwar Malang, Rabu (9/9/2020).

“Situasi sedang seperti ini, situasi politik sedang pilkada. Jadi saya pahamlah, dinamika politik yang ada. Saya pikir yang penting APBD bisa berjalan untuk rakyat, pembangunan bisa jalan. Risiko sebagai pejabat politik saya bisa menyadari,” kata Faida.

Faida mengaku sudah memaparkan persoalan APBD 2020 dalam forum fasilitasi di Kementerian Dalam Negeri dan Dewan Perwakilan Daerah RI. “Waktu itu kita sudah sampaikan, bahwa begitu banyak acara jadwal pembahasan yang dibatalkan oleh DPRD, ditunda dan ditunda lagi karena alasan yang dipaksakan,” katanya.

“Sampai pada akhirnya, karena undang-undang sudah mengatur, bahwa kalau KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara) Dewan tidak mau menyepakati sampai waktu yang ditentukan, harus diajukan raperda. Enam puluh hari raperda tidak juga mendapat kesepakatan dengan DPRD, maka diajukanlah Perkada (Peraturan Kepala Daerah). Pada akhirnya Kabupaten Jember punya APBD meskipun bukan perda, tapi perkada. Dan itu yang saat ini berjalan,” kata Faida.

“Yang penting rakyat bisa menggunakan APBD, dan APBD benar-benar untuk rakyat, dan bahwa risiko saya sebagai pejabat politik, saya bisa memahami,” tambah Faida.

Bupati Faida dijatuhi sanksi administratif berupa larangan menerima hak-hak keuangan, meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan lainnya, honorarium, biaya penunjang operasional, dan hak-hak keuangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sejak 2 September 2020. Faida menyatakan, akan mempelajari sanksi dari gubernur tersebut sepulang dari menjalani tes kesehatan di Malang.

“Saya sudah biasa menjadi pejuang sosial. Bagi saya bukan soal ada atau tidak ada. Tapi yang saya inginkan adalah satu keadilan, dan fokus saya adalah masyarakat. Selama APBD bisa untuk rakyat, hal-hal yang lain saya tidak merisaukan,” kata Faida.

Sebagaimana diberitakan beritajatim.com, Senin (10/8/2020), Mendagri memang mengirimkan surat tertanggal 15 Juli 2020 bernomor 970/4072/SJ tentang Tindaklanjut Permasalahan di Kabupaten Jember.

Salah satu item surat tersebut memang menyebutkan: Bupati Faida dan DPRD Jember telah melanggar ketentuan Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pasal tersebut berbunyi: ‘Kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun’.

Namun dalam surat itu juga ditegaskan, bahwa Mendagri mengharuskan Gubernur Khofifah menerapkan sanksi kepada penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Jember yang bertanggung jawab atas keterlambatan penetapan APBD 2020.

Dalam suratnya, Gubernur Khofifah menjadikan hasil pemeriksaan Inspektorat Jawa Timur terhadap penetapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 sebagai dasar pertimbangan. Hasil pemeriksaan Inspektorat menunjukkan bahwa penyebab keterlambatan adalah Bupati Faida dan bukan DPRD Jember.

Inspektorat sendiri mengidentifikasi pihak yang bersalah dan bertanggungjawab terhadap ketentuan perundang-undangan berdasarkan hasil penyelidikan di lapangan, 24-25 Juni 2020. Inspektur Pemprov Jatim Helmy Perdana Putera turun langsung memimpin penyelidikan dan memediasi DPRD Jember dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Dari sana Helmy mengetahui persoalan yang sesungguhnya di Jember.

Akhirnya, Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Jember Mirfano, Inspektur Provinsi Jawa Timur Helmy Perdana Putera, dan Kepala Bakorwil V Tjahjo Widodo, menandatangani berita acara berisi tiga poin kesepakatan yang menjelaskan situasi tersebut.

1. Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember siap untuk membahas Perda tentang APBD 2020 Kabupaten Jember, dalam waktu tidak terlalu lama jika permasalahan KSOTK (Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja) serta pengembalian pejabat yang dilakukan mutasi sudah selesai, sesuai dengan rekomendasi Mendagri berdasarkan data, fakta, dan norma yang valid menurut hasil verifikasi Tim Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

2. DPRD Kabupaten Jember dikembalikan fungsi-fungsinya secara optimal sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Jember tidak siap membahas langkah-langkah penyusunan Perda tentang APBD Kabupaten Jember karena belum mendapat persetujuan dari Bupati Jember sampai dengan rapat ditutup pada pukul 13.21 WIB.

Dengan buntunya pertemuan ini, Helmy mengatakan, sudah tak ada pertemuan lagi. “Nanti kami tinggal melaporkan ke Mendagri, sanksi yang jalan,” kata Helmy saat itu. [wir/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar