Politik Pemerintahan

Soal Pusat Pengelola Limbah B3 di Lamongan, Ini Kata Demokrat

Surabaya (beritajatim.com) – Rencana Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa yang mendukung pembangunan pusat pengelola limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) milik swasta di Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, dinilai Fraksi Demokrat akan melengkapi pabrik serupa milik Pemprov Jatim yang berada di Desa Cendoro, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto.

Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim, Renville Antonio mengakui jika pihaknya sudah melakukan beberapa kajian formal terkait pembangunan pabrik pengelolaan limbah B3 di Jawa Timur.

“Kami melihat pengelolaan limbah B3 itu sudah sangat diperlukan urgensinya di Jatim. Jadi, kami mendukung gerak cepatnya Gubernur Khofifah dan Wagub Emil Dardak untuk segera memiliki pabrik pengelolaan B3 bertaraf internasional di Jatim,” tegas Renville, Kamis (28/2/2019).

Berdasarkan data yang diterima dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jatim, kata Renville, 177 juta ton limbah B3 dihasilkan di Jatim. Dari jumlah tersebut 35 persen atau setara 60 juta ton dikelola. Sedangkan, sisanya 110 juta ton belum tertangani.

“Ini harus dikelola, tidak bisa tidak. Di satu sisi ini berbahaya, kalau tidak dikelola dan dibuang sembarangan. Tetapi di sisi lain, ini merupakan potensi yang cukup tinggi dari segi pendapatan,” ujar Wakil Ketua Komisi C DPRD Jatim ini.

Renville menjelaskan, sesuai dengan Undang-undang nomor 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah,
Undang-undang nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah 18/1999 jo no 85/1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, diatur bahwa ketersediaan sistem pembuangan dalam bentuk landfill atau tempat pembuangan atau pengolahan limbah, adalah tanggung jawab pemerintah. Karena itu, ini merupakan pertahanan untuk pemerintah.

“Jadi, tidak hanya menyerahkan semuanya kepada pihak swasta, tapi juga mencarikan solusi menjadikan salah satu pendapatan di APBD Jawa Timur. Entah itu lewat kerjasama KPBU atau yang lain. Pabrik pengelolaan limbah B3 ini punya potensi pendapatan yang tinggi,” tandasnya.

Pihaknya melihat, di Jawa Timur ini ada dua lahan yang potensial untuk pabrik limbah B3. Baik itu di Lamongan maupun di Mojokerto. Mojokerto jelas dimiliki pemprov yang kemarin ground breaking-nya dilakukan saat Gubernur Jatim Soekarwo masih menjabat. Kemudian, di Lamongan yang rencananya dikelola swasta yakni PT Dowa dari Jepang.

“Saya rasa ini bisa digabung. Syukur-syukur ada kerjasama dengan BUMD dan swasta kerjasama di dua lahan itu,” tuturnya.

Renville menambahkan, pabrik limbah B3 di Lamongan lebih banyak digunakan untuk profit oriented, karena itu menampung limbah B3 perusahaan-perusahaan besar. Sementara di Mojokerto bisa bersifat social oriented, untuk menampung limbah dengan tarif yang jauh lebih ringan. Seperti limbah B3 dari sampah rumah tangga dan limbah medis RS.

“Daripada semua limbah B3 kita diambil Ciulengsi Bogor terus. Dan, itu bisa bersama-sama, antara swasta dengan pemerintah. Tentu manfaatnya lebih besar untuk Jawa Timur,” paparnya.

Terkait ada polemik bahwa itu ada lahan lokasi pabrik yang belum clear dan sebagainya, Fraksi Demokrat menyerahkannya pada mekanisme dan aturan yang berlaku.

Apabila IPR (izin pemanfaatan ruang) sudah keluar, berarti sudah melalui kajian yang mendalam. Sehingga, tidak menyalahi tata ruang. Apabila nanti Amdal sudah keluar, baik di Mojokerto dan Lamongan berarti sudah melewati proses persetujuan warga sekitar.

“Partai Demokrat prinsipnya, dua lahan ini ketika izinnya sudah dikeluarkan semua, bisa dipakai dua-duanya. Ada yang dipakai satunya untuk professional, satunya untuk sosial,” pungkas Renville. [tok/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar