Politik Pemerintahan

Soal Opini Disclaimer BPK, Faida: Yang Penting Uangnya Tidak Dibawa Lari

Jember (beritajatim.com) – Debat publik putaran pertama pemilihan kepala daerah Kabupaten Jember, Jawa Timur, Minggu (15/11/2020) malam, dimanfaatkan calon bupati Hendy Siswanto untuk mempertanyakan sejumlah persoalan pemerintahan kepada calon bupati petahana, Faida.

Hendy mempertanyakan soal adanya hasil ‘disclaimer’ atau tidak bisa dinilai dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap penggunaan APBD Jember 2019. Disclaimer adalah hasil audit terburuk yang pernah diberikan terhadap pelaksanaan APBD sebuah pemerintahan daerah di Jawa Timur.

Selain itu, Hendy mempertanyakan buruknya rapor kepatuhan pelayanan publik oleh Ombudsmen dan besarnya sisa lebih penggunaan anggaran. “Fakta-fakta tersebut memperlihatkan serapan anggaran dan tata kelola pemerintahan tidak berjalan dengan baik. Pertanyaan saya: siapa yang bertanggung jawab terkait hal ini,’ katanya.

Tak langsung menjawab, Faida justru menjelaskan bahwa segala sesuatu yang berjalan di dunia pemerintahan memiliki prosedur operasi standar. “Segala sesuatu juga ada indeks dan tolok ukur. Ada ilmu untuk membacanya dan ilmu untuk memahaminya,” katanya.

“Segala yang berjalan di dalam dunia pemerintahan di Kabupaten Jember, masing-masing ada penanggungjawabnya dan penanggungjawab utamanya adalah bupati yang dibantu seorang wakil bupati,” kata Faida.

Faida menyebut opini disclaimer dari BPK bisa direspons dari sisi administrasi dan integritas. Dia mengapresiasi BPK yang memeriksa dan mengawasi tertib administrasi keuangan untuk menyelamatkan uang rakyat dan membersihkan pembangunan dari praktik korupsi.

“Opini disclaimer itu karena ada data-data yang belum tersajikan secara lengkap dan memerlukan penelusuran lebih lanjut, berkaitan dengan adanya kekurangan volume yang dikerjakan pihak ketiga, adanya tunjangan-tunjangan kepada pimpinan dan anggota DPRD yang tidak memenuhi ketentuan, adanya kelebihan hitung dan insentif bagi bupati dan lainnya,” kata Faida.

“Itu adalah peraturan yang harus dipatuhi, dan berkaitan itu ada puluhan miliar rupiah yang sudah dikembalikan, termasuk kelebihan bayar kepada pihak ketiga, pengembalian tunjangan dan kelebihan insentif dan lainnya. Kami berterima kasih kepada BPK yang membantu tugas kami mengamankan uang rakyat,” kata Faida.

Jawaban Faida direspons Hendy. ‘Terima kasih sudah menunjukkan siapa yang bertanggung jawab. Namun kesalahan ini berakibat fatal terhadap masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan dampak terhadap kebijakan yang bermacam-macam. Kami pasrahkan kepasa semua masyarakat Jember, apakah hal ini harus dilanjutkan?”

Calon wakil bupati Muhammad Balya Firjaun Barlaman yang mendampingi Hendy juga menyoroti prosedur operasi standar pemerintahan yang diucapkan Faida. “Kami sebagai rakyat justru tanda tanya, kenapa setiap tahun Silpa (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) ini semakin naik. Apakah ini bukan indikasi bahwa tata kelola anggaran, tata pemerintahan, tidak menggunakan SOP (prosedur operasi standar) sebenarnya?”

Namun Faida bersikukuh bahwa hasil audit BPK lebih pada komitmen menjaga integritas dan menyelamatkan uang negara. “Karena kami menyadari itu bahwa adalah sebuah opini, hanya alat instrumen administrasi. Yang penting uangnya tidak dibawa lari,” katanya.

Faida juga membantah jika rapor pelayanan publik masa pemerintahannya jelek. Ia menyebut angka kepuasan pelayanan publik di atas 80 persen dengan nilai B dan A. Namun ia tidak menyebutkan sumber penelitian tersebut. “Dan ini juga membuktikan bahwa banyak sekali dari sisi-sisi layanan yang sudah memuaskan masyarakat, dan tentu saja masih banyak yang harus ditingkatkan lagi kepuasan pelayanan publiknya karena tugas pemerintahan adalah melayani masyarakat,” katanya.

Faida mengklaim pada masa pemerintahannya tidak ada pesanan dan setoran kepada bupati dan wakil bupati. “Dan ini menjadikan satu hal, ternyata (harga penawaran lelang) jauh lebih rendah dari harga yang direncanakan,” katanya. [wir/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar