Politik Pemerintahan

Soal Larangan Mudik ASN, Pemkab Malang Tunggu Surat Kemendagri

Malang (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Malang masih menunggu surat resmi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) perihal larangan mudik bagi aparatur sipil negara atau ASN.

Hal ini disampaikan Bupati Malang, HM Sanusi, usai rapat paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Malang, Selasa (30/3/2021) siang. “Nunggu aturannya dari Mendagri nanti. Nunggu aturannya protokol kesehatan juga,” kata Sanusi.

Politikus PDI Perjuangan itu menjelaskan, meskipun belum ada surat resmi dari Kemendagri, Pemkab Malang sudah memiliki ancang-ancang untuk melarang mudik ASN. Tetapi, Sanusi belum bisa menjelaskan pelarangan mudik bagi masyarakat umum.

Lanjut Sanusi, Pemkab Malang akan segera melakukan koordinasi dengan Satgas Covid-19 Kabupaten Malang mengenai larangan mudik bagi ASN. “Iya nanti kita koordinasikan dengan kepolisian. Kan Satgas-nya Pak Kapolres dan Pak Dandim,” tegas Sanusi.

Sanusi menambahkan, tidak menutup kemungkinan akan dilakukan penyekatan untuk mengantisipasi ASN yang nekat mudik. “Nanti tergantung Kapolres dan Dandim,” pungkasnya. (yog/kun)


Apa Reaksi Anda?

Komentar