Politik Pemerintahan

Pilkada Ponorogo

Soal Laporan Pinjaman Rp 200 M Diduga Rugikan Paslon Tertentu, Ini Keputusan Bawaslu

Kordinator divisi Hukum Humas Data dan Informasi Bawaslu Ponorogo, Sulung Muna Rimbawan [foto/Istimewa]

Ponorogo (beritajatim.com) – Laporan terkait dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan calon bupati (cabup) Ipong Muchlissoni, terkait pinjaman Rp 200 miliar dari PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) kepada Pemkab yang dituding merugikan paslon 1 (Sugiri Sancoko-Lisdyarita) dan menguntungkan Ipong sebagai calon petahana, tidak terbukti.

Sebab dari hasil rapat sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu) Bawaslu Ponorogo pada Minggu (4/10/2020), laporan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran. Sehingga tidak bisa ditindaklanjuti.

“Karena tidak memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, maka pemeriksaan laporan dihentikan,” kata kordinator divisi Hukum Humas Data dan Informasi Bawaslu Ponorogo, Sulung Muna Rimbawan, Senin (5/10/2020).

Unsur yang dimaksud, tertuang dalam pasal 71 ayat 1, 2, 3, dan 5. Dan hasil keputusan kajian dari tenaga ahli, Bawaslu dan Gakkumdu tidak ada yang dilanggar dari empat ayat di pasal 71 tersebut. Sulung menjelaskan bahwa pinjaman dari PT. SMI kepada Pemkab itu untuk pembangunan infrastruktur daerah.

Pinjaman tersebut merupakan bagian dari program pemulihan ekonomi nasional (PEN). MoU diteken Ipong pada 22 September saat Dia masih berstatus kepala daerah. Namun, itu tidak untuk menguntungkannya sebagai cabup. “Sehingga kami putuskan pinjaman Rp 200 miliar tersebut, tidak merugikan atau menguntungkan paslon tertentu,” katanya. [end/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar