Politik Pemerintahan

Soal Lapangan Karanggayam, Mantan Kapten Timnas Ini Pasrah ke Machfud Arifin-Mujiaman

Surabaya (beritajatim.com) – Mantan Kapten Timnas Indonesia Ferril Raymond Hattu bersama pemilik 20 Klub anggota Persebaya yang bernaung di bawah Koperasi Surya Abadi mengadukan permasalahan penutupan Wisma dan Lapangan Karanggayam Surabaya ke Cawali Machfud Arifin, Jumat (25/9/2020).

Dalam kegiatan ini, Ferril bersama rombongannya juga turut memberikan dukungannya kepada Machfud Arifin-Mujiaman di Pilwali Surabaya 2020.

“Jadi kami ini ingin mengembalikan Karanggayam ini bukan milik Pemkot Surabaya. Tapi, secara sepihak tiba-tiba mereka (Pemkot Surabaya) memiliki sertifikat. Makanya lalu mereka tutup sepihak,” ujar Ferril.

“Di bawah kepemimpinan Bu Risma ini kan Beliau juga nggak pernah ikut-ikut juga soal Persebaya. Katanya Ibu e Bonek, tapi kan ya faktanya mana,” lanjut pria yang juga pernah menggawangi klub berjuluk Bajol Ijo itu.

Mengadu kepada Machfud Arifin, menurut Ferril, merupakan bentuk keyakinannya jika pria yang pernah menjabat sebagai Kapolda Jatim ini bisa membantu Persebaya dan klub yang menjadi anggotanya.

“Sekarang begini, kalau Karanggayam ini ditutup, bagaimana klub-klub yang menjadi anggotanya latihan? Selesai kita,” cetus Ferril.

“Ini kan sama seperti klub Softball. Lapangan Hokky, bedanya mereka tidak menggugat. Kita menggugat dan menang kemarin itu. Nah untuk itu, kita berharap Pak MA ini bisa turut serta membantu kami,” pungkas pemilik Klub HBS ini.

Pada kesempatan yang sama, Calon Wali Kota dengan nomor urut 2 di Pilwali Surabaya Machfud Arifin memastikan bakal memberi perhatian lebih kepada Persebaya.

“Persebaya ya Surabaya. Jangan dilupakan. Masak mereka harus latihan saja ke luar kota. Itu kan nggak benar,” ujar Machfud Arifin.

“Jangan sampai ketika mereka juara, ikut menyambut dan selebrasi, tapi selain itu dibiarkan. Tambah nggak bener itu. Jadi iya, Persebaya harus diberi perhatian khusus,” pungkas Calon Wali Kota yang diusung oleh PKB-Gerindra-PKS-Golkar-Demokrat-Nasdem-PAN-PPP ini.

Di sisi lain, Pemerintah Kota Surabaya melalui Kepala Bagian Hukum Pemkot Surabaya Ira Tursilowati tetap bersikukuh jika pihaknya memiliki empat bukti sah atas kepemilikan tanah aset.

Pertama, kepemilikan Sertifikat Hak Pakai Nomor 5/Kelurahan Tambaksari seluas 49.400 meter persegi atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tertanggal 28 Maret 1995. Kedua, Surat Izin Kepala Dinas Pengawasan Bangunan Daerah Nomor 188/927-92/402.5.09/1998 tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 14 April 1998. Ketiga, Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah Pemkot Surabaya nomor register 12345678-0000-19844-1. Keempat, Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah Pemkot Surabaya nomor register INV-2017-375.1-1. [ifw/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar