Politik Pemerintahan

Soal Jatah Menteri, PPP Serahkan Sepenuhnya ke Jokowi

Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa di Malang.

Malang (beritajatim.com) – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengaku menyerahkan sepenuhnya keputusan menteri kepada Presiden Joko Widodo. Pembentukan kabinet dalam kepemimpinan periode kedua ini dinilai sebagai hak prerogatif presiden.

Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa mengatakan, partainya saat ini enggan membicarakan jatah menteri ke Jokowi. Bahkan, dia enggan memberi bocoran kader PPP pantasnya ditempatkan dalam posisi kementerian apa.

“Ya itu saya tidak bisa jawab. Karena prerogatif presiden. Posisi menteri pantasnya dimana. Saya juga tidak dalam posisi menjawab itu,” kata Suharso, Minggu (6/10/2019).

Selain itu, menyikapi hasil perolehan suara di Pilpres dan Pileg 2019 lalu, PPP mengumpulkan seluruh pengurus PPP Jawa Timur dan anggota DPRD periode 2019-2024, di Malang. Suharso langsung memberikan pembekalan, konsolidasi dan evaluasi kinerja partai.

“Kita mengevaluasi apakah sistem Pemilu yang kita ikuti itu tepat stau tidak, misalnya Pileg dan Pilpres menjadi satu. Apakah tepat dengan perhitungan, bila kurang tepat bagaimana kita mengatasi. Banyak kader yang bagus kenapa sampai tidak terpilih,” papar Suharso.

Suharso menyebut, konsolidasi dengan pengurus se-Jatim penting. Sebab, dirinya ingin mengetahui penyebab kegagalan caleg potensial di Pileg 2019. Apalagi dibeberapa daerah PPP gagal mendapatkan kursi legislatif di tingkat kota/kabupaten.

“Kami ingin mengembalikan semangat. Kedua, bagaimana memahami persoalan. Apalagi setiap daerah yang dihadapi itu berbeda beda, ada kearifan lokal berbeda-beda. Ini harus di evaluasi,” tandasnya. [luc/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar